Taxpayer Alliance Against Genocide (TAAG) mendesak Mahkamah Pidana Internasional atau ICC menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Desakan itu terkait dugaan keterlibatan pemerintahan Amerika Serikat dalam kejahatan yang dilakukan Israel di Jalur Gaza, Palestina.
Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat tersebut telah mengajukan permohonan agar ICC menyelidiki pemerintahan Trump. TAAG menuduh pemerintah AS membantu dan mendukung genosida, kejahatan perang, serta kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Israel di Gaza.
Permohonan Masih Harus Dinilai
Pengajuan dari TAAG tidak otomatis membuat ICC membuka penyelidikan atau mengeluarkan perintah penangkapan. Jaksa ICC perlu menilai perkara serta seluruh bahan yang diserahkan sebelum menentukan langkah berikutnya.
Proses itu menjadi tahapan penting karena permintaan penangkapan terhadap pejabat negara harus diperiksa berdasarkan ketentuan lembaga tersebut. TAAG menempatkan pengajuan ini sebagai upaya hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan di Gaza.
Dukungan AS yang Disorot
Dalam dokumen pengajuannya, TAAG meminta ICC menelusuri berbagai bentuk dukungan Amerika Serikat kepada Israel selama konflik Gaza. Dukungan yang menjadi sorotan mencakup bidang militer, keuangan, diplomatik, dan politik.
TAAG juga menyerahkan materi yang diminta untuk diperiksa oleh ICC. Materi itu meliputi surat pernyataan di bawah sumpah dari dokter yang bekerja di Gaza, kesaksian saksi mata, kesaksian pelapor, bukti video, serta dokumen pendukung lainnya.
Surat pernyataan dari para dokter diajukan untuk menggambarkan kondisi yang dikaitkan TAAG dengan dugaan pelanggaran hukum internasional. Namun, seluruh kesaksian dan dokumen tersebut tetap memerlukan penilaian melalui mekanisme hukum ICC.
Sikap Keras Washington terhadap ICC
Amerika Serikat bukan penandatangan Statuta Roma dan tidak menjadi anggota ICC. Pemerintahan Trump juga menolak yurisdiksi ICC secara keras.
Dalam beberapa waktu terakhir, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap hakim dan jaksa ICC. Pemerintah AS menuduh mereka melakukan tindakan ilegal dan tidak berdasar yang menargetkan Amerika Serikat serta Israel.
Pada Juli, Rubio mengatakan Amerika Serikat akan “membubarkan” ICC sedikit demi sedikit apabila diperlukan. Pernyataan itu memperlihatkan ketegangan terbuka antara pemerintahan AS dan lembaga peradilan internasional tersebut.
Pernyataan Pelapor Khusus PBB
Pelapor khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, menilai hukum internasional tetap punya peran penting dalam menghadapi ketidakadilan. Pernyataan itu dikutip Anadolu Agency pada Rabu (11/11).
“Hukum internasional tetap menjadi instrumen damai terakhir yang kita miliki untuk menghadapi ketidakadilan dan membuka jalan ke depan,” kata Albanese. Ia menambahkan, “Alat hukumnya sudah tersedia. Yang kurang adalah keberanian politik untuk menggunakannya.”
ICC sebelumnya telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada November 2024 terkait kejahatan di Jalur Gaza. Permohonan TAAG terhadap Trump dan Rubio kini menambah tekanan bagi ICC untuk menilai dugaan peran dukungan Amerika Serikat dalam konflik tersebut.
