Penetapan UMP 2027 akan memakai nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan upah minimum dan kebutuhan hidup layak atau KHL. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Artinya, KHL bukan sekadar bahan pertimbangan tambahan dalam pembahasan upah. Nilai KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah dapat dipakai bila angkanya lebih tinggi daripada hasil formula.
Formula Kenaikan Upah
Formula penghitungan upah minimum memasukkan tiga variabel utama, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Ketiga komponen itu menjadi dasar dalam menentukan besaran kenaikan upah minimum di tiap wilayah.
Undang-undang menetapkan indeks tertentu pada rentang 0,5 hingga 1. Nilai indeks tersebut menjadi salah satu unsur yang diperhitungkan bersama pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan mekanisme penghitungan untuk tahun depan sudah diatur dalam undang-undang baru. Ia meminta pembahasan mengenai formula UMP 2027 mengacu pada ketentuan yang telah disahkan.
“Kan undang-undang barunya sudah keluar,” ujar Yassierli saat ditanya mengenai perkembangan penetapan UMP di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin. Pernyataan itu muncul ketika formula pengupahan untuk tahun depan menjadi pembahasan.
Ketika ditanya soal kemungkinan penggunaan mekanisme yang sama seperti sebelumnya, Yassierli mengarahkan perhatian pada aturan pengupahan dalam beleid baru. “Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ,” katanya.
Survei Kebutuhan Hidup Layak
Pasal 138 juga mengatur sejumlah faktor yang wajib diperhatikan dalam penetapan upah minimum. Faktor itu meliputi kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan.
Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan statistik akan melakukan survei untuk memperoleh gambaran KHL. Survei tersebut dijalankan di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota.
Hasil survei menjadi salah satu dasar bagi dewan pengupahan daerah dalam menyusun rekomendasi besaran upah minimum. Rekomendasi itu kemudian disampaikan kepada gubernur untuk proses penetapan.
Menanti Aturan Pelaksanaan
UU Nomor 27 Tahun 2026 telah menjadi landasan hukum baru bagi penetapan upah minimum, setelah diundangkan pada 28 Oktober 2026. Namun, aturan itu belum memerinci seluruh tata cara teknis penghitungan upah.
Pasal 139 ayat (5) mengamanatkan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Aturan teknis tersebut akan menjelaskan pelaksanaan formula, penggunaan indeks tertentu, serta mekanisme penghitungan yang dipakai dalam penetapan UMP 2027.
