Menteri Ketenagakerjaan Yassierli belum mengungkap besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2027, termasuk untuk Jakarta. Pemerintah meminta masyarakat menunggu perkembangan penetapan upah minimum untuk tahun berikutnya.
Ketidakpastian angka ini membuat pekerja dan dewan pengupahan daerah menanti panduan resmi pemerintah. Pedoman tersebut dibutuhkan agar pembahasan di setiap daerah dapat berjalan sesuai jadwal.
Desakan Kepastian Mekanisme
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, meminta pemerintah segera memberi kepastian mekanisme penetapan upah minimum. Ia menilai penundaan pedoman dapat memicu kebingungan pekerja serta keresahan di daerah.
Said Iqbal juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Menurutnya, pemerintah daerah memerlukan arahan yang jelas sebelum dewan pengupahan membahas dan menyusun rekomendasi.
“Kepastian tersebut diperlukan supaya dewan pengupahan di daerah dapat menjalankan pembahasan dan menghasilkan rekomendasi tepat waktu,” ujarnya. Ia turut mendorong percepatan pembentukan Dewan Pengupahan Nasional.
Keberadaan lembaga itu dipandang penting untuk memperjelas landasan kelembagaan dalam kebijakan pengupahan. Dengan pedoman dan lembaga yang tersedia, proses penetapan upah di berbagai wilayah diharapkan punya arah yang lebih pasti.
Usulan Formula Kenaikan
Said Iqbal mengusulkan formula kenaikan upah minimum rata-rata atau agregat nasional berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks tertentu. Usulan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 dengan tetap mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak atau KHL.
“Kami mengeluarkan usulan, yaitu kenaikan upah minimum rata-rata atau agregat secara nasional, inflasi plus pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks tertentu. Kami berpendapat menggunakan aturan yang lama, yaitu PP No. 49 Tahun 2025,” kata Said Iqbal, dikutip Antara pada Selasa, 3 November 2026.
Selain formula tersebut, ia sebelumnya mengusulkan kenaikan UMP dan upah minimum kabupaten/kota sebesar 7,5-9,5 persen. Untuk upah minimum sektoral, nilainya diusulkan berada di atas upah minimum yang berlaku.
Sikap Pemerintah
Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah sudah memiliki dasar hukum terbaru untuk menjadi acuan formula pengupahan. Pernyataan itu disampaikan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin, 9 November 2026.
Saat ditanya soal penggunaan rumus penghitungan sebelumnya, Yassierli mengarahkan publik untuk melihat ketentuan dalam aturan terbaru. “Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ,” katanya.
Ia belum memberikan gambaran mengenai kemungkinan kenaikan atau penurunan UMP Jakarta pada 2027. “Lihat nanti aja nanti,” tutur Yassierli.
KHL dan Daya Beli
Said Iqbal menekankan survei KHL perlu masuk dalam pertimbangan penetapan upah minimum. Survei itu dibutuhkan untuk melihat pengeluaran riil pekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menurutnya, kenaikan nominal upah juga perlu dibandingkan dengan perubahan harga barang dan jasa. “Upah riil sama dengan upah nominal dibagi indeks harga konsumen,” ujar Said Iqbal.
Perhitungan tersebut digunakan untuk menilai apakah kenaikan upah benar-benar memperbaiki kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup. Said Iqbal juga berencana mengupayakan pertemuan dengan Yassierli untuk menyampaikan persoalan kebijakan pengupahan.
