Presiden Prabowo Subianto menyampaikan adanya persoalan kebocoran dalam pengelolaan kekayaan negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menyebut sejumlah ahli ekonomi memperkirakan sekitar 30% kekayaan Indonesia mengalami kebocoran setiap tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam perayaan HUT ke-15 Partai Nasional Demokrat. Menurut dia, besarnya potensi dana yang tidak termanfaatkan secara optimal perlu dilihat sebagai persoalan manajemen yang harus dibenahi.
Prabowo mengatakan kesimpulan mengenai kebocoran anggaran itu kerap muncul dalam pembahasan ekonomi Indonesia. “Semua angka, semua ahli ekonomi kalau bicara tentang Indonesia, ya kurang lebih kesimpulannya adalah 30% kekayaan kita bocor. 30%. Artinya 30% APBN kita bocor,” beber Prabowo.
Ia juga memaparkan laporan yang diterimanya dari Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Laporan itu menyoroti porsi belanja barang dan jasa dalam APBN serta tingkat ketidakefisienan yang dinilai masih terjadi.
Menurut Prabowo, sekitar sepertiga APBN digunakan untuk belanja barang dan jasa. Dari porsi belanja tersebut, ia menyebut 40% anggaran dapat hangus akibat pengeluaran yang tidak efisien.
“Saya diberi laporan dari Ketua LKPP. Beliau mengatakan sepertiga APBN kita adalah belanja barang dan jasa, sepertiga, dan beliau hitung dari belanja barang ini 40% hangus,” beber Prabowo.
Perhitungan Rp 480 Triliun
Prabowo menggambarkan nilai sepertiga APBN tersebut dapat mencapai sekitar Rp 1.200 triliun. Dengan asumsi 40% dari jumlah itu hangus, nilainya mencapai sekitar Rp 480 triliun.
Ia menekankan nominal tersebut merupakan angka yang sangat besar dalam pengelolaan anggaran negara. Prabowo menyebut nilai Rp 480 triliun itu hampir setara US$ 30 miliar.
“Jadi kalau sepertiga APBN itu kurang lebih Rp 1.200 triliun, kalau 40% dari Rp 1.200 triliun, itu adalah Rp 480 triliun, Rp 480 triliun! Itu adalah berapa? Hampir US$ 30 miliar hangus!” papar Prabowo serius.
Angka yang dipaparkan itu ditempatkan Prabowo dalam konteks belanja barang dan jasa pemerintah. Ia menilai persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan besarnya anggaran, melainkan juga cara anggaran dikelola.
Efisiensi sebagai Ruang Perbaikan
Prabowo mengakui informasi mengenai potensi dana yang hangus dapat memengaruhi moral pemerintah. Namun, ia memandang kondisi itu juga menunjukkan adanya ruang besar untuk memperbaiki efisiensi APBN.
Menurut Prabowo, pembenahan manajemen belanja dapat membuka peluang tersedianya dana siap pakai dalam jumlah besar. Dana tersebut berasal dari penghematan yang dapat diperoleh apabila proses belanja dijalankan lebih efisien.
“Tapi ini bisa menjatuhkan moril kita, tapi ini bisa memberi harapan. Artinya, ini adalah masalah manajemen,” tegas Prabowo. Ia menempatkan perbaikan pengelolaan anggaran sebagai langkah penting untuk mengurangi dana yang tidak terserap secara efektif.
Pemaparan tersebut menyoroti peran belanja barang dan jasa sebagai salah satu komponen besar APBN. Prabowo menilai peningkatan efisiensi pada pos ini dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pemanfaatan anggaran negara.
