Pemerintah akan melanjutkan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara hingga akhir 2026 di tengah kondisi ekonomi global yang masih bergejolak. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan langkah tersebut tidak berarti menghentikan belanja pemerintah atau memangkas seluruh anggaran.
Efisiensi APBN diarahkan untuk memastikan target dan keluaran setiap program tetap tercapai dengan penggunaan anggaran yang lebih optimal. Kebijakan itu dijalankan sambil menjaga peran belanja negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan perlindungan masyarakat.
Suahasil menilai perekonomian dunia masih menghadapi volatilitas yang perlu diantisipasi pemerintah. Tekanan inflasi di Amerika Serikat serta ketidakpastian kondisi ekonomi di Eropa disebut berpotensi memengaruhi perekonomian Indonesia.
“Kita melihat kondisi ekonomi dunia cukup volatile. Amerika Serikat masih menghadapi tekanan yang terus meningkat, termasuk inflasi yang masih tinggi. Eropa juga mengalami kondisi yang cukup volatile,” ujar Suahasil di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).
Di dalam negeri, kondisi ekonomi makro dan aktivitas transaksi masyarakat disebut masih memperlihatkan ketahanan. Pemerintah pun tetap memantau risiko eksternal sambil menjaga pelaksanaan program yang telah direncanakan.
Efisiensi Berbasis Hasil Program
Menurut Suahasil, fokus utama pemerintah bukan sekadar mengurangi nilai anggaran. Pemerintah akan menelaah pelaksanaan program agar hasil yang ditetapkan dapat dicapai melalui proses yang efisien.
“Jadi, poinnya adalah bukan tentang potong anggarannya, tetapi bagaimana mencapai (output) dari yang direncanakan dengan pelaksanaan yang efisien,” ujarnya. Pendekatan tersebut menempatkan hasil program sebagai ukuran utama dalam pengelolaan belanja negara.
Ia mencontohkan perubahan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis oleh manajemen baru Badan Gizi Nasional. Perubahan pola pengelolaan itu, menurut dia, mendorong terbentuknya efisiensi dalam pelaksanaan program.
“Sehingga dengan manajemen yang baru, punya pola pengelolaan yang baru, sehingga efisiensinya terbentuk. Nah, dengan demikian nanti kita pahami bahwa akan ada pelaksanaan anggaran yang lebih efisien. Ini yang terus kita cari,” kata Suahasil.
Efisiensi tersebut tidak dimaksudkan untuk menghentikan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah. Pelaksanaan program prioritas tetap dijalankan dengan perhatian pada penggunaan anggaran yang lebih terukur.
Belanja Kuartal IV Lebih Tinggi
Di tengah agenda efisiensi, pemerintah memperkirakan belanja APBN pada kuartal IV 2026 mencapai sekitar Rp 1.300 triliun. Nilai itu lebih tinggi dibandingkan belanja pada kuartal IV 2025 yang tercatat sebesar Rp 1.200 triliun.
Belanja pemerintah yang lebih besar diharapkan tetap menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Dorongan tersebut antara lain disalurkan melalui layanan publik, perlindungan sosial, serta bantuan pangan.
“Karena itu kita yakin bahwa belanjanya akan mencapai Rp 1.300 triliun di kuartal IV, dan ini lebih tinggi dari tahun lalu. Dengan belanja pemerintah yang lebih tinggi berarti dorongan dari belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan ada efek positif ini yang kita cari,” ujarnya.
Suahasil menyatakan APBN tetap diarahkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat. Pelaksanaan anggaran yang efisien juga menjadi bagian dari upaya menjaga kredibilitas fiskal.
Terkait defisit, pemerintah mempertahankan proyeksi defisit APBN sebesar 2,85 persen terhadap produk domestik bruto hingga akhir tahun. Angka tersebut tetap menjadi outlook dan agenda kerja pemerintah dalam pengelolaan fiskal sampai penutupan tahun.
“Defisit APBN tetap di angka yang kita laporkan kepada Badan Anggaran di bulan Juli yang lalu, yaitu sekitar 2,85 persen dari PDB. Itu outlook yang kita jaga dan menjadi working agenda kita sampai dengan akhir tahun,” kata Suahasil.
