Sebanyak 554.615 hektare sawah tercatat telah beralih fungsi menjadi kawasan permukiman dan industri sepanjang 2019 hingga 2025. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan sanksi tegas berupa penggantian lahan atau denda hingga tiga kali lipat.
Usulan itu disampaikan untuk menangani lahan sawah yang telah terlanjur dikonversi. Pemerintah menilai langkah tersebut perlu dibahas lebih lanjut agar pengendalian alih fungsi lahan sawah dapat berjalan sesuai ketentuan.
Amran menawarkan dua mekanisme bagi pihak yang melakukan konversi lahan. Pilihan pertama adalah mencetak sawah baru dengan luasan tiga kali lipat dibanding lahan yang telah dialihfungsikan.
Pencetakan sawah pengganti itu diarahkan untuk dilakukan di luar Pulau Jawa apabila penggantian tidak memungkinkan di lokasi awal. Mekanisme ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan lahan produksi pangan di tengah berkurangnya sawah akibat pembangunan.
Pilihan kedua adalah pembayaran denda sebesar tiga kali Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP di lokasi lahan yang dikonversi. Amran menilai pendekatan tersebut dapat menjadi pilihan ketika penyediaan lahan pengganti tidak dapat dilakukan.
“Denda tiga kali kalau sawahnya dibangun dalam kawasan itu. Tetapi kalau tidak bisa, denda tiga kali NJOP,” ujar Amran dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Amran, penerapan denda melalui mekanisme tersebut berpotensi menghemat Rp100 triliun. Namun, rincian pelaksanaan dan penetapan pihak yang dikenai sanksi masih memerlukan pemeriksaan atas data konversi lahan yang tersedia.
Data Konversi Perlu Diaudit
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid meminta agar angka 554.615 hektare itu tidak langsung menjadi dasar eksekusi sanksi. Ia menekankan pentingnya audit menyeluruh untuk memisahkan konversi yang memiliki izin resmi dan yang berlangsung tanpa izin.
Audit juga perlu melihat status penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B di setiap daerah saat konversi terjadi. Pemilahan itu diperlukan karena perlindungan lahan dan konsekuensi hukumnya dapat berbeda menurut status tata ruang setempat.
“Maka ini harus diaudit dulu, sebelum menentukan jumlahnya denda, diaudit dulu dari 554 (ribu hektar) itu berapa yang pakai izin, berapa yang tidak pakai izin,” ujar Nusron. Ia juga meminta penelusuran mengenai daerah yang telah maupun belum menetapkan LP2B saat alih fungsi berlangsung.
Penggantian Disesuaikan Dengan Jenis Sawah
Nusron menjelaskan ketentuan penggantian lahan tidak diterapkan sama rata untuk seluruh jenis sawah. Sawah beririgasi teknis harus diganti tiga kali lipat dengan tingkat produktivitas setara, sedangkan sawah rawa diganti dua kali lipat dan sawah tadah hujan satu kali lipat.
Produktivitas menjadi unsur penting dalam perhitungan penggantian, bukan sekadar luas bidang tanah. Nusron mencontohkan sawah di Karawang dengan produktivitas 9 ton tidak dapat begitu saja diganti lahan di Sumatera Selatan yang hanya menghasilkan 3 ton tanpa penyesuaian luasan.
Ia mengusulkan pembentukan tim bersama yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, ATR/BPN, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tim tersebut diharapkan dapat mengaudit status LP2B, jenis sawah, izin, serta produktivitas lahan sebelum penetapan sanksi.
Pengendalian konversi juga dikaitkan dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW di daerah. Nusron sebelumnya meminta agar LP2B, Lahan Baku Sawah, dan Lahan Sawah yang Dilindungi dicantumkan dalam RTRW untuk memperkuat perlindungan sawah pada masa mendatang.
