Stunting dan tuberkulosis atau TBC masih menjadi dua persoalan kesehatan utama yang membebani Indonesia. Keduanya tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga menekan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi.
Prevalensi stunting nasional tercatat 19,8 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia 2024. Angka itu telah turun dari 30,8 persen pada 2018, tetapi masih berarti hampir satu dari lima balita mengalami hambatan pertumbuhan.
Stunting tidak hanya tercermin pada tinggi badan anak yang lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini berkaitan dengan kekurangan gizi kronis pada masa awal kehidupan yang dapat memengaruhi perkembangan saraf, daya tahan tubuh, dan kemampuan belajar.
Risiko tersebut bahkan dapat dimulai sejak kehamilan. Hampir 20 persen bayi Indonesia lahir dalam kondisi berisiko stunting, sementara anemia defisiensi besi pada ibu hamil masih berkisar 27 persen.
Ketimpangan Beban Stunting
Sebaran kasus stunting memperlihatkan ketimpangan antarwilayah. Hampir separuh balita stunting nasional terkonsentrasi di enam provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi rendah.
Penanganan perlu diarahkan ke tahap hulu, termasuk pencegahan anemia pada remaja putri dan pemantauan gizi ibu hamil. Ketersediaan protein hewani yang terjangkau bagi bayi pada masa makanan pendamping ASI juga menjadi bagian penting dari intervensi.
Upaya gizi tidak dapat berdiri sendiri. Air bersih, sanitasi, pendidikan anak usia dini, bantuan sosial, serta peran bidan dan kader posyandu dibutuhkan untuk mencegah gagal tumbuh secara lebih menyeluruh.
TBC Menyerang Usia Produktif
Di sisi lain, Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 1,08 juta kasus TBC dengan 126.000 kematian. Beban tersebut setara 10,1 persen dari kasus TBC global dan menempatkan Indonesia di peringkat kedua dunia setelah India.
Menteri Kesehatan mengingatkan bahwa dua orang Indonesia meninggal akibat TBC setiap lima menit. Kondisi ini menjadi lebih memprihatinkan karena TBC merupakan penyakit yang dapat disembuhkan melalui pengobatan.
Pada 2025, penemuan dan pelaporan kasus mencapai sekitar 80 persen dari estimasi nasional. Namun, pada 2024 masih terdapat hampir 300.000 orang dengan TBC yang belum tercatat, sehingga skrining aktif dan investigasi kontak tetap diperlukan.
TBC juga membawa dampak sosial ekonomi karena banyak penderitanya berada pada usia kerja. Kasus yang terlambat ditemukan atau pengobatan yang terputus dapat menghilangkan penghasilan keluarga, memperluas penularan, dan meningkatkan biaya layanan kesehatan.
Lingkaran Gizi dan Infeksi
Stunting dan TBC saling berkaitan dalam satu lingkaran kerentanan. Kekurangan gizi dapat melemahkan sistem imun, sedangkan TBC dapat menurunkan nafsu makan, menguras energi, dan memperbesar risiko kemiskinan keluarga.
Terapi pencegahan TBC disebut dapat menurunkan risiko sakit antara 24 hingga 86 persen pada kelompok berisiko. Pemerintah juga telah mengintegrasikan skrining dengan program Cek Kesehatan Gratis serta menyiapkan jalur distribusi vaksin ketika vaksin TBC tersedia.
Indonesia memiliki Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC dengan sasaran eliminasi pada 2030. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting 2025–2029 juga mengarah pada sasaran prevalensi di bawah lima persen pada 2045.
Penguatan pencatatan terpadu di tingkat rumah tangga menjadi kebutuhan penting agar petugas gizi, kader TBC, puskesmas, dan pemerintah desa dapat bekerja dengan panduan yang sama. Perlindungan sosial bagi pasien TBC juga diperlukan agar pengobatan dapat dijalani hingga tuntas, terutama bagi warga yang kehilangan upah dan biaya transportasi selama berobat.
