Kementerian Haji dan Umrah menyoroti celah penipuan yang masih mengancam calon jemaah haji dan umrah di berbagai daerah. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah banyaknya biro perjalanan umrah yang tercatat, tetapi diduga sudah tidak aktif beroperasi.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut praktik penipuan tersebut merugikan jemaah secara materi maupun spiritual. Ia menilai pelaku yang memakai simbol dan kepercayaan agama demi keuntungan sebagai “bandit agama”.
Dahnil menyampaikan istilah itu saat rapat penguatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS di Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026) malam. Menurutnya, ibadah haji dan umrah tidak boleh dijadikan komoditas untuk menipu masyarakat.
“Saya jadi teringat berarti di haji dan umrah itu ada istilah nanti ‘bandit agama’. Jadi pelaku-pelaku penipuan haji dan umrah ini bandit agama,” ujar Dahnil.
Penertiban Travel Tidak Berizin
Kemenhaj memerintahkan jajaran kantor wilayah, pejabat terkait, dan PPNS pusat untuk melakukan razia terhadap biro perjalanan yang tidak berizin. Sasaran penertiban mencakup Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, serta kelompok bimbingan ibadah yang tidak memenuhi ketentuan.
Dahnil meminta pengawasan tidak hanya dilakukan setelah muncul laporan korban. Langkah pencegahan perlu dijalankan sejak awal terhadap penyelenggara yang berpotensi melakukan pelanggaran.
Menurutnya, modus penipuan haji dan umrah terus berulang karena tingginya minat masyarakat menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Pengawasan juga perlu mencermati kemungkinan keterlibatan pihak mana pun, termasuk oknum aparatur sipil negara atau pejabat di lingkungan Kemenhaj.
“Jika masih menjadikan agama sebagai komoditas untuk menipu atau mengambil keuntungan dengan merugikan jemaah, berarti Anda adalah bandit agama,” kata Dahnil.
Pemeriksaan Ulang 3.600 PPIU
Hasil pemeriksaan ulang Kemenhaj menunjukkan sekitar 50 persen dari total 3.600 PPIU diduga tidak lagi aktif. Dengan perkiraan itu, jumlah biro perjalanan umrah yang masih aktif di Indonesia berkisar antara 1.800 hingga 2.000 penyelenggara.
Dahnil meminta unit Pengendalian dan Bina melakukan penyaringan ulang terhadap seluruh PPIU yang terdaftar. Data tersebut perlu dituntaskan untuk mengetahui biro yang aktif dan layak melayani calon jemaah.
“Saya kemarin perintahkan Pengendalian dan Bina melakukan screening ulang terhadap 3.600 PPIU yang ada. Katanya 50 persen dari PPIU yang ada itu tidak aktif. Harus dicek dulu semuanya, beres dulu 3.600 PPIU yang ada itu, mana yang aktif, mana yang layak,” kata Dahnil.
Ia meminta PPIU yang sudah tidak aktif ditertibkan agar tidak membuka peluang bagi pihak ilegal menggunakan identitas atau celah administrasi. Setelah data dibersihkan, pembukaan izin baru disebut perlu dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat.
Korban Banyak Berasal dari Desa
Dahnil menyebut sekitar 70 persen korban penipuan haji dan umrah bukan berasal dari kalangan berada. Banyak di antaranya merupakan masyarakat kurang mampu dari kampung dan desa yang mengumpulkan dana untuk berangkat beribadah.
Tingginya semangat spiritual masyarakat kerap dimanfaatkan lewat penawaran harga murah dan janji kemudahan keberangkatan. Kondisi itu membuat calon jemaah lebih rentan percaya kepada biro perjalanan yang tidak memiliki kepastian layanan.
Ia mencontohkan dugaan penipuan terhadap jemaah dari Padang, Sumatera Barat. Calon jemaah disebut telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi tidak dapat melanjutkan perjalanan karena tidak memiliki tiket pesawat.
Para jemaah akhirnya harus kembali ke daerah asal tanpa kepastian keberangkatan dari biro perjalanan mereka. Kemenhaj menyatakan penindakan terhadap travel ilegal tidak boleh menunggu sampai jemaah menjadi korban.
Langkah penertiban akan diarahkan pada penguatan penegakan hukum terhadap travel bermasalah dan pembersihan data penyelenggara. Upaya tersebut ditujukan untuk memberi perlindungan yang lebih maksimal kepada calon jemaah haji dan umrah.
