Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam percepatan transisi energi nasional. Pelibatan itu mencakup pengembangan panas bumi, pembangkit listrik tenaga air, hingga penyediaan listrik untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan komitmen tersebut dalam pertemuan bersama Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Pembahasan mencakup ketahanan energi, pemerataan akses listrik, pengembangan energi baru terbarukan, serta pengawasan pertambangan.
Menurut Yuliot, kebijakan energi harus menjaga pasokan bagi masyarakat sekaligus mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Aspek lingkungan dan kepentingan warga disebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan proyek energi.
“Dari sisi kebijakan energi itu adalah bagaimana ketahanan energi bisa berjalan sangat andal dan jangan sampai terjadi kelangkaan energi bagi masyarakat, baik BBM maupun ketersediaan listrik,” ujar Yuliot. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Elektrifikasi dan Wilayah 3T
Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi nasional mencapai 100% pada 2029. Masih ada 10.068 lokasi di 5.821 desa yang direncanakan memperoleh aliran listrik melalui pendekatan sesuai kondisi geografis.
Penyediaan listrik tidak hanya mengandalkan perluasan jaringan utama. Pemerintah juga menyiapkan mini-grid berbasis energi baru terbarukan serta pembangkit listrik tenaga surya individual yang dilengkapi baterai untuk wilayah sulit dijangkau.
“Untuk menjawab tantangan geografis Indonesia, pemerintah menerapkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah melalui perluasan jaringan, pembangunan mini-grid berbasis EBT, dan penyediaan PLTS individual dengan baterai bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik,” jelas Yuliot. Program Listrik Desa juga disiapkan dengan pemanfaatan PLTS dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro bagi wilayah 3T.
Pemda Masuk Kepanitiaan Lelang Panas Bumi
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Eniya Listiani Dewi, mengatakan pemerintah daerah akan dilibatkan sebelum wilayah panas bumi dilelang. Keterlibatan itu bahkan mencakup keanggotaan dalam kepanitiaan lelang.
“Untuk pemanfaatan panas bumi ini, keterikatan dengan pemda sangat besar, termasuk proses lelang dan proses-proses seterusnya, termasuk kami mintakan anggota panitia lelang pun dari pemda,” ungkap Eniya. Langkah tersebut diarahkan agar pelaksanaan pengembangan panas bumi lebih selaras dengan kebutuhan daerah.
DPD RI mendukung pelibatan pemerintah daerah tersebut, terutama dalam sosialisasi kepada masyarakat di wilayah pengembangan panas bumi. Anggota DPD RI dari Maluku Utara, R. Graal Taliawo, menilai negara perlu hadir langsung dalam proses komunikasi mengenai konsesi panas bumi.
“Ketika konsesi panas bumi diberikan, penting sekali negara hadir dan jangan biarkan pihak swasta sendiri yang memberikan sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan kita (DPD RI) akan mendukung sepenuhnya upaya ini,” ujar Graal. Sosialisasi dipandang penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap proyek energi.
PLTA Kalimantan Utara
Pertemuan tersebut juga membahas pengembangan hidroenergi di Kalimantan Utara, termasuk PLTA Mentarang yang memiliki potensi sekitar 1.375 megawatt. Proyek itu masih dibahas lintas kementerian karena terdapat persoalan lahan genangan yang bersinggungan dengan program strategis nasional Kementerian Pekerjaan Umum.
Verifikasi aset dan penyusunan rekomendasi teknis untuk PLTA Mentarang ditargetkan rampung pada Desember 2026. Proyek ini diharapkan dapat mendukung Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kabupaten Bulungan.
Di sisi lain, PLTA Kayan berpotensi memiliki kapasitas sekitar 9 gigawatt dan masih berada pada tahap penjajakan calon mitra pendanaan. Proyek tersebut direncanakan menggunakan skema Independent Power Producer PLN dengan target commercial operation date pada 2031 sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPD RI diharapkan memastikan proyek energi berjalan tepat sasaran. Pelibatan daerah sejak perencanaan dinilai penting agar manfaat pembangunan energi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
