Indonesia Corruption Watch atau ICW menemukan belanja jasa pemengaruh senilai Rp14,69 miliar melalui perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Nilai itu tercatat dalam delapan paket pekerjaan dari dua kementerian.
Pengadaan tersebut dilakukan melalui PT Rans Animasi Indonesia. Temuan ini mencuat ketika pemerintah sedang mendorong efisiensi dan pengetatan belanja negara.
Nilai Kontrak Jadi Perhatian
Kontrak jasa pemengaruh yang ditemukan memiliki nilai dari ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah. Besarnya alokasi anggaran membuat penggunaan figur publik untuk komunikasi pemerintah kembali dipertanyakan.
Salah satu paket mencatat biaya sekitar Rp575,6 juta untuk penayangan video promosi di Instagram Story akun pribadi Raffi Ahmad. Angka itu menyoroti biaya yang dikeluarkan untuk menjangkau publik melalui media sosial.
Anggaran lain memuat kebutuhan kehadiran Raffi Ahmad dalam agenda kementerian atau event attendance. Biaya untuk kebutuhan tersebut tercatat mencapai Rp2,52 miliar.
Penggunaan jasa figur terkenal memang bukan hal baru dalam strategi komunikasi publik. Namun, nilai belanja yang besar membuat efektivitas program dan manfaatnya bagi masyarakat perlu diperjelas.
Penelusuran Data Pengadaan
ICW menelusuri data pengadaan pemerintah melalui INAPROC LKPP untuk menemukan paket-paket tersebut. Dua instansi yang tercatat memakai jasa PT Rans Animasi Indonesia ialah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
PT Rans Animasi Indonesia disebut sebagai unit usaha yang terafiliasi erat dengan Raffi Ahmad. Keterlibatan perusahaan itu dalam paket jasa pemengaruh kemudian menjadi fokus sorotan publik.
Data pengadaan menunjukkan belanja dilakukan melalui delapan paket pekerjaan. Rincian ini membuka pertanyaan tentang dasar penetapan nilai kontrak serta ukuran keberhasilan setiap kegiatan promosi.
Pengadaan pemerintah pada dasarnya tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran aturan. Meski begitu, transparansi proses dan penjelasan mengenai urgensi penggunaan anggaran tetap dibutuhkan.
Kontras dengan Efisiensi di Daerah
Perdebatan mengenai belanja promosi muncul di tengah kebijakan penghematan anggaran yang berdampak pada daerah. Di Nusa Tenggara Timur, sekitar 9.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK dibayangi ancaman pemutusan kerja.
Ancaman tersebut dikaitkan dengan efisiensi belanja anggaran daerah. Situasi ini memunculkan kritik mengenai prioritas pemakaian uang negara saat kontrak promosi bernilai sangat besar tetap menjadi perhatian.
Perbandingan antara dua kondisi itu tidak langsung membuktikan bahwa tiap pengadaan bermasalah. Namun, pemerintah perlu menjelaskan alasan dan proporsi belanja komunikasi publik di tengah agenda efisiensi.
Potensi Benturan Kepentingan
Sorotan lain berkaitan dengan jabatan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Posisi itu membuat kerja sama kementerian dengan entitas bisnis yang terafiliasi dengannya dinilai berpotensi memunculkan benturan kepentingan.
Pejabat publik dituntut menjaga integritas dan menghindari penggunaan jejaring kekuasaan maupun anggaran negara untuk kepentingan bisnis pribadi. Karena itu, keterbukaan mengenai mekanisme pengadaan dan dasar nilai kontrak menjadi hal penting dalam belanja ini.
Pemerintah juga menghadapi tuntutan untuk memastikan belanja komunikasi digunakan secara proporsional. Penjelasan yang terbuka diperlukan agar penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan.
