Polemik mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki tahap baru setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan dalam pencalonannya. Perhatian kemudian mengarah kepada DPR seiring munculnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Perkara ini tidak hanya menyangkut dokumen administrasi, melainkan juga berpotensi menyentuh mekanisme pertanggungjawaban konstitusional seorang Wakil Presiden. DPR perlu membedakan fungsi pengawasan yang sah dari tindakan yang dapat menyerupai pengadilan politik.
Putusan Administrasi dan Syarat Pencalonan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi penggugat dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah serta batal demi hukum. Dokumen itu berkaitan dengan pemenuhan syarat pendidikan dalam pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan calon Presiden dan Wakil Presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Ketentuan tersebut menjadikan bukti pendidikan sebagai unsur hukum dalam proses pencalonan.
Namun, pembatalan surat penyetaraan tidak secara otomatis membuktikan bahwa Gibran tidak pernah menempuh atau menyelesaikan pendidikan setingkat SMA. Perlu diperiksa apakah terdapat dokumen lain yang sah untuk membuktikan pemenuhan persyaratan tersebut.
Putusan MA juga tidak secara langsung membatalkan penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden. Objek pemeriksaan MA merupakan keputusan administrasi, bukan keabsahan hasil Pemilu 2024.
Ruang Pengawasan DPR
Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 memberi DPR hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pasal 79 ayat (4) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 juga membuka ruang bagi DPR untuk menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden, maupun keadaan ketika keduanya tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Landasan tersebut memungkinkan DPR membawa persoalan ini ke pembahasan konstitusional. Meski demikian, DPR bukan lembaga peradilan dan tidak berwenang menyatakan seseorang bersalah hanya melalui penilaian politik.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan instrumen pengawasan dan pertanggungjawaban konstitusional. Penggunaannya harus didasarkan pada konstruksi hukum yang dapat diuji, bukan sentimen publik atau ketidakpuasan terhadap proses pencalonan di masa lalu.
Pasal 7A UUD 1945 membuka kemungkinan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan. Akan tetapi, Pasal 7B mengharuskan pendapat DPR diperiksa, diadili, dan diputus terlebih dahulu oleh Mahkamah Konstitusi sebelum usulan pemberhentian diteruskan kepada MPR.
Jaminan Proses yang Adil
Mekanisme tersebut menegaskan bahwa DPR tidak dapat bertindak sekaligus sebagai penggugat, hakim, dan pemutus akhir. Gibran berhak menjelaskan kedudukan serta dokumen pendidikannya dalam proses yang adil.
Hak atas proses yang adil tidak berarti kebal dari pemeriksaan konstitusional. Sebaliknya, kewenangan DPR untuk mengawasi juga tidak boleh menjadi alat penghukuman yang semata-mata bergantung pada kekuatan mayoritas politik.
Istilah pengadilan politik relevan ketika suatu perkara didorong oleh tekanan opini dan kalkulasi kekuasaan, bukan pembuktian hukum yang objektif. Kesamaan pandangan sejumlah tokoh politik dapat menjadi awal pembahasan, tetapi tidak otomatis membuktikan adanya dasar untuk menjatuhkan seorang pejabat negara.
Ujian bagi Mahkamah Konstitusi
Apabila DPR menyetujui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat, Mahkamah Konstitusi akan menilai apakah fakta dan argumentasi yang diajukan memenuhi alasan pemberhentian menurut Pasal 7A UUD 1945. MK perlu memeriksa hubungan antara pembatalan surat penyetaraan, proses verifikasi pencalonan oleh KPU, dan kedudukan Wakil Presiden yang telah dilantik.
MK tidak mengambil alih kewenangan MA untuk menilai kembali legalitas keputusan administrasi yang telah diputus. Namun, MK berwenang menguji apakah pendapat DPR memiliki dasar konstitusional yang cukup.
Jika pendapat DPR tidak terbukti, proses pemberhentian harus berhenti. Jika terbukti, konstitusi menyediakan jalur untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
Persoalan ini juga menuntut penelusuran atas proses politik dan administrasi yang memungkinkan pencalonan berlangsung. Pemeriksaan harus tetap berfokus pada hukum, termasuk terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pemenuhan persyaratan pencalonan.
