Pelindo menyiapkan Dumai Transshipment Hub untuk melayani 40 persen kapal yang belum masuk ke fasilitas transshipment di Singapura maupun Malaysia. Proyek ini ditargetkan memasuki tahap operasional awal pada 2030.
Target tersebut diarahkan pada kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran strategis dunia. Pelindo melihat segmen kapal transit itu sebagai peluang memperbesar peran Indonesia dalam layanan maritim regional.
Pasar Kapal yang Belum Terlayani
Direktur Pengembangan Usaha Pelindo Prasetyo menjelaskan sekitar 60 persen kapal selama ini masuk ke Singapura atau Malaysia. Sisa sekitar 40 persen kapal yang belum masuk ke dua negara itu menjadi pasar yang ingin dilayani dari Dumai.
“Ada sekitar 40 persen (kapal) yang belum masuk ke Singapura Transshipment di Singapura maupun di Malaysia. Itu yang mau kita ambil,” ujar Prasetyo dalam acara Peta Jalan Kemandirian Ekonomi Indonesia di Jakarta Selatan, Senin (9/11).
Pelindo menegaskan rencana tersebut tidak dirancang untuk mengambil pangsa pasar yang telah dikuasai Singapura dan Malaysia. Fokusnya adalah menyediakan layanan bagi kapal yang belum menggunakan fasilitas transshipment di kedua negara tersebut.
“60 persen (kapal) yang masuk ke Singapura maupun Malaysia, sehingga ada 40 persen yang belum masuk ke Singapura atau ke Malaysia itu yang akan kita layani,” ujar Prasetyo. Pernyataan itu menempatkan Dumai sebagai pilihan layanan bagi segmen kapal transit yang belum masuk ke pelabuhan negara tetangga.
Potensi Selat Malaka
Selat Malaka menjadi dasar utama pengembangan hub karena tingkat lalu lintas kapalnya sangat besar. Sekitar 110 ribu kapal melintasi perairan strategis tersebut setiap tahun.
Meski berada dekat dengan jalur itu, peran Indonesia dalam melayani lalu lintas maritim Selat Malaka secara historis disebut masih sangat minim. Pelindo ingin memanfaatkan posisi Dumai untuk memperkuat keterlibatan Indonesia dalam jaringan pengiriman kawasan.
Pengembangan hub transshipment disiapkan untuk memenuhi kebutuhan kapal yang berada dalam jaringan pengiriman dan melintasi kawasan tersebut. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap hingga menuju target operasional awal pada 2030.
Merger di tubuh Pelindo juga dimanfaatkan untuk memperkuat partisipasi perusahaan dalam melayani kapal-kapal yang melintas. Program Dumai Transshipment Hub menjadi salah satu langkah strategis yang dipakai untuk menjalankan agenda itu.
Usulan Status PSN
Pelindo telah mengusulkan Dumai Transshipment Hub sebagai Proyek Strategis Nasional atau PSN. Usulan itu mendapat respons positif dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Kementerian PPN/Bappenas kini mengkaji kemungkinan penetapan proyek tersebut sebagai PSN. Kajian mencakup kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 serta pemenuhan kriteria dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2025.
Hasil kajian akan menentukan tindak lanjut atas usulan status PSN untuk proyek itu. Sambil menunggu proses tersebut, Pelindo tetap menempatkan layanan bagi 40 persen kapal yang belum masuk ke Singapura atau Malaysia sebagai fokus pengembangan Dumai.
