Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran Rp 5,11 triliun untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hingga Oktober 2026, realisasi anggaran tersebut tercatat Rp 1,17 triliun.
Dana penanganan karhutla itu dialokasikan melalui tujuh kementerian dan lembaga. Anggaran tersebut juga mencakup dana siap pakai yang digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan perkembangan penyerapan anggaran itu dalam konferensi pers APBN KITA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Pemerintah memasukkan penanganan karhutla sebagai bagian dari belanja penanggulangan bencana pada 2026.
“Penanganan kebakaran hutan dan lahan, ini telah kita disediakan pagu Rp 5,11 triliun dan realisasinya saat ini Rp 1,17 triliun di dalam 7 K/L termasuk dana siap pakai yang digunakan oleh BNPB,” ungkap Suahasil. Realisasi tersebut menggambarkan penggunaan anggaran karhutla hingga Oktober 2026.
Secara keseluruhan, anggaran penanggulangan bencana pada 2026 meningkat dibandingkan sebelumnya. Kenaikan itu terutama terkait kebutuhan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025 yang masuk dalam pagu APBN 2026.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab-rekon untuk wilayah Sumatera. Pagu rehab-rekon Sumatera pada 2026 mencapai Rp 50,84 triliun.
Dari nilai tersebut, Rp 30 triliun disediakan untuk rencana induk rehab-rekon. Sebesar Rp 8,5 triliun lainnya dialokasikan bagi berbagai kegiatan pendukung rencana induk tersebut.
Suahasil menyebut peningkatan anggaran bencana pada 2026 berkaitan dengan dampak bencana yang terjadi di wilayah Sumatera bagian utara. Penganggaran untuk penanganannya kemudian muncul dalam APBN 2026.
“Anggaran penanggulangan bencana di tahun 2026 ini meningkat dengan pesat. Kalau kita ingat akhir 2025 ada bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, di Sumatera bagian utara dan anggaran penanggulangannya itu muncul di APBN 2026,” jelasnya.
Ia mengatakan pagu rehab-rekon Sumatera bagian utara yang telah disediakan nilainya hampir Rp 51 triliun. Anggaran itu menjadi salah satu komponen terbesar dalam belanja penanggulangan bencana tahun ini.
Selain belanja pusat, pemerintah menyalurkan tambahan transfer ke daerah sebesar Rp 10,6 triliun untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera. Transfer tersebut menambah dukungan fiskal bagi daerah dalam penanganan dampak bencana.
Hingga 31 Oktober 2026, realisasi anggaran rehab-rekon Sumatera bagian utara mencapai Rp 30,78 triliun. Masih terdapat sekitar Rp 20 triliun yang akan diserap pada November dan Desember 2026.
Pemerintah turut menyediakan anggaran penanggulangan bencana untuk Nusa Tenggara Timur atau NTT serta kebutuhan bencana lainnya. Dengan seluruh komponen tersebut, total anggaran belanja penanggulangan bencana pada 2026 mencapai Rp 59,35 triliun.
Realisasi total anggaran penanggulangan bencana tercatat Rp 33,69 triliun per 10 November 2026. “Totalnya adalah Rp 59,35 triliun dengan realisasi Rp 33,69 triliun per 10 November,” pungkas Suahasil.
