Indonesia mengerahkan total 71 ribu personel darat dan 61 unit armada udara untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pengerahan besar ini ditujukan untuk memadamkan api sekaligus membatasi penyebaran asap di wilayah terdampak.
Kesiapan operasi di lapangan juga melibatkan 57.050 personel satuan tugas penyiraman darat di enam provinsi per 26 Oktober 2026. Jumlah tersebut menunjukkan penanganan karhutla masih berjalan di sejumlah daerah prioritas.
Armada udara yang disiagakan terdiri atas 24 unit pesawat patroli, CASA, dan pesawat operasi modifikasi cuaca. Selain itu, tersedia 37 helikopter untuk menjalankan operasi water bombing.
Pemerintah memakai pendekatan darat dan udara sesuai kebutuhan kondisi di lapangan. Teknologi yang dikerahkan mencakup water bombing, penggunaan es kering, serta modifikasi cuaca.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menahan perluasan titik api dan mengurangi dampak kabut asap. Pemerintah menyatakan seluruh teknologi yang tersedia dimanfaatkan untuk mendukung pemadaman.
“Dari ‘water bombing’, penggunaan es kering, modifikasi cuaca, kami manfaatkan semua teknologi yang ada untuk menanggulangi kebakaran hutan,” kata Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir di Jakarta. Pernyataan itu menegaskan bahwa operasi karhutla tidak hanya bertumpu pada personel darat.
Data Lahan yang Masih Ditangani
Data pemutakhiran BNPB per 25 Oktober 2026 mencatat luas lahan yang masih dalam penanganan di Kalimantan mencapai 3.392 hektare. Sementara itu, lahan yang masih ditangani di Sumatera tercatat sekitar 990 hektare.
Angka tersebut menggambarkan besarnya cakupan kerja pemadaman di dua kawasan utama. Personel, armada, dan teknologi terus dipakai untuk mengendalikan kebakaran yang masih berlangsung.
Presiden Prabowo telah menetapkan penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagai prioritas nasional. Arahan pemerintah mencakup penguatan koordinasi, peningkatan respons nasional, dan optimalisasi sumber daya yang tersedia.
Arrmanatha menyampaikan komitmen tersebut dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Jakarta pada Selasa, 27 Oktober 2026. Pertemuan itu turut membahas dampak asap yang dirasakan negara tetangga, termasuk Singapura.
“Karena itulah Presiden Prabowo menjadikan upaya penanganan karhutla sebagai prioritas nasional. Dan saya telah menegaskan hal ini kepada Menlu Vivian,” ujar Arrmanatha.
Pemerintah menilai dampak kebakaran bukan hanya isu lintas batas. Masyarakat Indonesia yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran juga terdampak langsung oleh situasi tersebut.
Indonesia turut menyampaikan apresiasi atas tawaran bantuan dari sejumlah mitra asing, termasuk Singapura. Pemerintah akan mempertimbangkan bantuan itu berdasarkan kebutuhan penanganan di lapangan.
“Kami memahami kekhawatiran negara-negara tetangga serta mengapresiasi tawaran bantuan yang mereka berikan,” demikian Arrmanatha. Koordinasi dengan negara tetangga tetap menjadi bagian dari langkah untuk menangani dampak asap lintas batas.
