Airlangga Hartarto Andalkan Ekonomi Digital untuk Kejar Pertumbuhan 6 Persen pada 2027

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menempatkan ekonomi digital sebagai salah satu penggerak untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027. Target tersebut berjalan bersamaan dengan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen.

Menurut Airlangga, pencapaian target itu membutuhkan investasi yang tumbuh lebih cepat daripada produk domestik bruto atau PDB. Pemerintah juga menekankan peningkatan produktivitas pekerja serta penguatan ekspor bernilai tambah.

“Yakni pertumbuhan investasi yang lebih tinggi daripada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), peningkatan produktivitas pekerja, serta penguatan ekspor bernilai tambah,” kata Airlangga. Untuk mendukung agenda tersebut, investasi ditargetkan tumbuh 8-9 persen dengan sasaran penanaman modal Rp 2.258 triliun.

Transaksi Digital dan QRIS

Ekonomi digital Indonesia mencatat nilai transaksi bruto atau Gross Merchandise Value sebesar hampir 100 miliar dollar AS pada 2025. Angka itu meningkat 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penggunaan pembayaran digital juga terus meluas di berbagai lapisan masyarakat dan pelaku usaha. Pengguna Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS mencapai 65,77 juta orang, dengan jumlah merchant sebanyak 44,86 juta.

Bank Indonesia mencatat transaksi pembayaran digital mencapai 12,99 miliar pada triwulan III 2025. Jumlah transaksi tersebut tumbuh 38,08 persen secara tahunan.

Di sektor perdagangan daring, nilai e-commerce Indonesia diproyeksikan meningkat lebih dari 14 persen hingga mencapai 71 miliar dollar AS. Dengan proyeksi tersebut, Indonesia diperkirakan menjadi pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara.

Pemerintah turut menargetkan nilai transaksi Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas mencapai Rp 40 triliun pada akhir 2026. Target itu naik 10 persen dari realisasi Rp 36,4 triliun pada 2025.

Talenta, AI, dan Pusat Data

Pengembangan ekonomi digital diarahkan sebagai rantai nilai terpadu yang didukung talenta digital berkualitas. Pemerintah juga menaruh perhatian pada pengembangan semikonduktor, kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI), serta infrastruktur digital.

Ketersediaan pusat data menjadi salah satu kebutuhan infrastruktur yang ditekankan dalam agenda tersebut. Airlangga menyoroti pentingnya lahan, listrik, dan air untuk menunjang pengembangan fasilitas pusat data.

Kapasitas pusat data yang telah beroperasi saat ini mencapai 600-700 megawatt. Sementara proyek dalam pipeline mencapai 1,3 gigawatt dengan perkiraan investasi 15-20 miliar dollar AS.

NVIDIA juga menjajaki investasi senilai 4,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 80,1 triliun di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Rencana investasi itu masih berada dalam tahap pembicaraan.

Kerja sama internasional bidang AI melalui World AI Collaboration Organization atau WAICO diperkirakan dapat menarik investasi 8-12 miliar dollar AS selama 2026-2030. Pengembangan AI diposisikan sebagai bagian dari penguatan ekosistem digital nasional.

Keamanan dan Kerja Sama ASEAN

Pertumbuhan transaksi digital juga diikuti kebutuhan perlindungan data dan sistem yang lebih kuat. Pemerintah menyiapkan kriptografi tahan kuantum untuk mengantisipasi risiko Harvest Now, Decrypt Later atau HNDL.

Risiko HNDL merujuk pada pencurian data terenkripsi yang dapat dibuka pada masa depan menggunakan komputer kuantum. Langkah mitigasi mencakup penerapan Post-Quantum Cryptography serta pembentukan Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi Kriptografi Tahan Kuantum oleh Badan Siber dan Sandi Negara.

Di tingkat kawasan, perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau DEFA telah diselesaikan. Perjanjian itu ditargetkan ditandatangani bersamaan dengan KTT ASEAN pada November 2026 di Filipina, dengan ratifikasi ditargetkan selesai dalam 180 hari setelah penandatanganan.

Kajian Boston Consulting Group memperkirakan implementasi DEFA dapat meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari 1 triliun dollar AS menjadi 2 triliun dollar AS pada 2030. Airlangga menekankan perlunya kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan agar pertumbuhan yang dicapai semakin inklusif.

Back to top button