Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan email imbauan kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025. Wajib pajak diminta meneliti kembali data penghasilan dan bukti potong yang telah dicantumkan dalam laporan.
Imbauan itu ditujukan agar isi SPT mencerminkan keadaan yang sebenarnya. DJP juga meminta wajib pajak segera melakukan pembetulan apabila masih terdapat penghasilan atau informasi perpajakan yang belum dilaporkan.
Dalam pengumuman resminya, DJP menyatakan email tersebut dikirim kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan PPh. Pesan itu meminta penerima melakukan penelitian, verifikasi, serta pencocokan ulang atas data penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang dilaporkan.
“Email tersebut berisi imbauan kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan PPh pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 untuk melakukan penelitian, verifikasi, dan pencocokan kembali atas data penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang telah dilaporkan,” tulis DJP. Pengumuman tersebut disampaikan pada Rabu (11/11/2026).
Data Penghasilan dan Kredit Pajak
DJP menekankan pentingnya memastikan seluruh data dalam SPT Tahunan telah diisi secara benar. Data itu mencakup penghasilan, kredit pajak, bukti pemotongan PPh, serta informasi perpajakan lainnya.
Kelengkapan data diperlukan agar pelaporan tidak menimbulkan perbedaan dengan kondisi perpajakan wajib pajak. Wajib pajak perlu memastikan setiap informasi ditulis secara benar, lengkap, dan jelas sebelum menyampaikan SPT.
DJP mengingatkan bahwa kesalahan pengisian dapat memiliki konsekuensi sesuai ketentuan perpajakan. Peringatan tersebut berlaku untuk SPT yang tidak benar, tidak lengkap, dan/atau tidak jelas.
“SPT yang diisi dengan tidak benar, tidak lengkap, dan/atau tidak jelas dapat menimbulkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” tulis DJP. Karena itu, pemeriksaan kembali data penghasilan dan bukti potong menjadi bagian penting sebelum maupun sesudah pelaporan.
Waspada Email Palsu
Selain meminta pembetulan bila diperlukan, DJP mengimbau masyarakat mewaspadai email palsu yang mengatasnamakan otoritas pajak. Wajib pajak perlu memeriksa alamat pengirim dan memastikan email menggunakan domain resmi @pajak.go.id.
Email dari domain selain @pajak.go.id bukan merupakan komunikasi resmi DJP. Masyarakat juga diingatkan bahwa seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.
DJP menegaskan tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi. DJP juga tidak mengirim tautan di luar situs resmi serta tidak meminta password, kode OTP, maupun akses layar perangkat wajib pajak.
Untuk mengonfirmasi informasi perpajakan, wajib pajak dapat menghubungi account representative di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), penyuluh pajak, atau petugas helpdesk KPP dan KP2KP. Konfirmasi juga dapat dilakukan melalui live chat di pajak.go.id, Kring Pajak 1500200, akun X @kring_pajak, dan email informasi@pajak.go.id.
