Sejumlah pemerintah provinsi masih membuka program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada November 2026. Program ini mencakup pembebasan denda, penghapusan pajak progresif, hingga keringanan tunggakan sesuai kebijakan masing-masing daerah.
Wajib pajak perlu memperhatikan masa berlaku serta bentuk insentif yang tersedia karena ketentuannya tidak seragam. Beberapa daerah hanya membebaskan sanksi administratif, sementara daerah lain memberikan pengurangan pokok tunggakan atau diskon untuk mutasi kendaraan.
Jawa Tengah dan Jawa Timur
Jawa Tengah menjalankan program Jateng Bebas Sanksi Administratif dan Progresif dari 21 September sampai 28 Desember 2026. Kebijakan tersebut membebaskan denda PKB serta pajak progresif bagi kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya sesuai ketentuan.
Jawa Timur kembali menggelar pemutihan jilid dua setelah program sebelumnya berlangsung pada Agustus. Fasilitasnya meliputi pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB serta pembebasan pengenaan PKB progresif.
Provinsi ini juga memberi pengurangan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan sebelumnya sebesar 20 persen bagi buruh pengguna sepeda motor roda dua. Pembebasan tunggakan turut diberikan untuk kelompok wajib pajak tertentu dalam data P3KE atau DTSEN, pengemudi transportasi online, dan kendaraan roda tiga.
Banten, DKI Jakarta, dan Lampung
Program pemutihan di Banten diperpanjang hingga akhir 2026 setelah sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 31 Oktober. Wajib pajak mendapat pembebasan denda PKB dan SWDKLLJ sehingga cukup membayar pokok pajak kendaraan.
Banten juga memberikan diskon lima persen bagi pembayaran sebelum jatuh tempo. Pembebasan denda berlaku otomatis tanpa persyaratan khusus di luar mekanisme pembayaran pajak tahunan.
DKI Jakarta membuka pembebasan sanksi administratif untuk PKB dan BBNKB mulai 2 November hingga 31 Desember 2026. Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta menyatakan pembebasan diberikan otomatis tanpa permohonan atau proses administrasi tambahan.
Lampung memperpanjang masa program dari 2 November sampai 23 Desember 2026. Insentifnya mencakup penghapusan denda dan pajak progresif, pengurangan tunggakan, serta diskon mutasi dan balik nama.
Untuk tunggakan lebih dari satu tahun, wajib pajak dapat membayar PKB tahun berjalan ditambah 50 persen pokok tunggakan tahun pertama. Kendaraan berusia di atas 20 tahun dengan tunggakan lebih dari satu tahun cukup membayar pokok pajak tahun berjalan.
Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Timur
Sumatera Utara melaksanakan pemutihan PKB pada 2-30 November 2026. Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi SIGNAL atau e-SAMSAT dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Kebijakan Sumatera Utara meliputi pembebasan pokok tunggakan PKB tahun ketiga dan seterusnya, denda PKB, serta pokok dan denda BBNKB kedua. Pajak progresif dan denda SWDKLLJ tahun sebelumnya juga masuk dalam fasilitas program.
Riau membuka Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Periode II Tahun 2026 dari 15 Oktober hingga 30 November 2026. Program tersebut antara lain menyediakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan penghapusan pokok tunggakan.
Kalimantan Timur menggelar pemutihan dari 21 September sampai 22 November 2026. Programnya mencakup penghapusan denda administratif PKB, denda SWDKLLJ untuk tunggakan 2025 dan tahun-tahun sebelumnya, serta pembayaran pokok PKB tanpa denda tambahan.
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Barat masih memiliki satu insentif yang berjalan berdasarkan Pergub NTB Nomor 6 Tahun 2026. Kendaraan luar daerah yang melakukan mutasi ke NTB memperoleh diskon pajak 50 persen hingga 19 Desember 2026.
Sejumlah program lain di NTB telah berakhir pada 30 September 2026. Wajib pajak di setiap daerah tetap perlu memastikan ketentuan layanan dan masa berlaku program sebelum melakukan pembayaran.
