Harga keekonomian Pertalite per Oktober 2026 mencapai Rp 18.102 per liter, sementara harga jualnya masih Rp 10 ribu per liter. Selisih harga tersebut ditanggung pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan kenaikan harga keekonomian BBM dipengaruhi eskalasi geopolitik dan perang. Kondisi itu mendorong harga minyak dunia naik dan meningkatkan kebutuhan anggaran subsidi serta kompensasi energi.
Menurut Suahasil, harga keekonomian Pertalite selama 2024, 2025, hingga Maret 2026 hanya sedikit berada di atas Rp 10 ribu per liter. Pemerintah menanggung selisih harga tersebut agar harga jual kepada masyarakat tetap berada pada level yang ditetapkan.
“Kita lihat selama 2024, 2025, dan sampai dengan bulan Maret 2026. Harga keekonomian Pertalite itu hanya sedikit di atas harga Rp 10 ribu, dan itu ditanggung selisih harganya oleh pemerintah,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (13/11/2026).
Tekanan Harga Minyak Dunia
Suahasil menjelaskan kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi energi mulai meningkat sejak April. Peningkatan itu berkaitan dengan dampak perang yang memicu lonjakan harga minyak di pasar dunia.
Harga minyak sebelumnya sempat tertahan di kisaran US$ 60 per barel. Setelah itu, harganya meningkat hingga hampir menyentuh US$ 115-116 per barel.
Kenaikan harga minyak juga tercermin pada harga keekonomian solar yang telah mencapai Rp 21.457 per liter. Harga solar yang ditetapkan pemerintah berada di kisaran Rp 6.800 per liter, meski harga keekonomiannya bergerak lebih tinggi.
“Untuk solar kira-kira harga pemerintahnya adalah Rp 6.800, harga keekonomiannya ada di atas Rp 6.800 namun relatif cukup dekat. Namun mulai bulan Maret dia mulai meningkat ke atas harga keekonomiannya (Rp 21.457 per liter) karena harga minyak yang meningkat dengan pesat juga di pasar dunia,” sambung Suahasil.
Beban Subsidi Ditanggung Pembayar Pajak
Selisih antara harga jual dan harga keekonomian Pertalite maupun solar masuk dalam komponen subsidi dan kompensasi yang dibayar melalui APBN. Suahasil menegaskan bahwa anggaran tersebut pada akhirnya berasal dari kontribusi para pembayar pajak di Indonesia.
“Selisih harganya, Pertalite maupun Solar ditanggung APBN, ditanggung oleh para pembayar pajak. Makanya tadi saya ucapkan terima kasih kepada pembayar pajak Indonesia, karena kita semua yang menanggung subsidi dan kompensasi tersebut,” kata dia.
Pemerintah telah mengucurkan belanja subsidi dan kompensasi senilai Rp 415,8 triliun hingga akhir Oktober 2026. Anggaran itu mencakup subsidi BBM sebanyak 15.244 ribu kiloliter, naik 9,5% dibanding realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar 13.916 kiloliter.
