
Kemacetan Jakarta masih berlangsung meski pembatasan kendaraan pribadi telah diterapkan melalui ganjil genap. Sejumlah celah adaptasi pengguna jalan membuat skema tersebut dinilai tidak lagi cukup efektif untuk mengurangi kepadatan.
Electronic Road Pricing atau ERP didorong sebagai kebijakan berikutnya untuk mengelola lalu lintas di Ibu Kota. Sistem jalan berbayar elektronik itu dipandang lebih mampu mengatur penggunaan jalan dibanding pembatasan berdasarkan digit pelat nomor.
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat, Djoko Setijowarno, menyebut ganjil genap merupakan bagian dari tahapan kebijakan transportasi. Ia menilai kebijakan yang sudah tidak efektif perlu digantikan dengan pendekatan lain.
“Ya sudah pakai ERP saja, lebih efektif. Ganjil genap juga cuma transisi saja menuju ERP,” kata Djoko.
Pelat Nomor dan Kendaraan Tambahan
Skema ganjil genap mengatur pergerakan mobil pribadi berdasarkan kesesuaian angka terakhir pelat dengan tanggal. Pembatasan diterapkan pada dua sesi jam sibuk, yaitu pagi dan sore, di sejumlah ruas jalan protokol.
Pengawasan aturan dilakukan oleh petugas lapangan serta kamera Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Pada masa awal penerapan, sistem ini disebut sempat menurunkan volume kendaraan yang melintas.
Dalam perkembangannya, sebagian pengguna kendaraan dinilai mampu menyesuaikan diri dengan aturan tersebut. Cara yang disebut dilakukan antara lain membeli kendaraan kedua dengan kombinasi pelat berbeda.
Penggunaan pelat nomor palsu juga menjadi persoalan yang disoroti dalam penerapan pembatasan. Djoko menyebut pelanggaran terhadap aturan ini telah berlangsung cukup lama.
“Iya, ganjil genap sudah terlalu lama dan banyak pelanggaran. Mungkin lebih dari 50 persen banyak yang pakai pelat palsu,” kata Djoko.
Pertambahan kendaraan pribadi dapat terjadi ketika pemilik mobil membeli unit lain demi menyesuaikan nomor pelat. Situasi tersebut berlawanan dengan tujuan awal pembatasan, yaitu mengurangi kendaraan yang memakai jalan pada periode padat.
“Gage (ganjil genap), orang yang punya uang kan, dia beli nopol, beli mobil baru, tambah. Ganjil genap kok malah macet, saya pelajari. Enggak efektif, itu kejadian sebelum pandemi,” tegasnya.
Mobil Listrik Tetap Memakai Ruang Jalan
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dikecualikan dari ganjil genap melalui Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019. Regulasi Pemprov DKI Jakarta itu diterbitkan dalam kerangka pengurangan emisi gas buang.
Pengecualian membuat mobil listrik dapat melintas setiap hari pada ruas yang terkena ganjil genap. Kebijakan tersebut juga disebut mendorong minat masyarakat terhadap kendaraan listrik di Jakarta.
Namun, mobil listrik tetap membutuhkan ruang jalan dalam jumlah yang sama dengan kendaraan konvensional. Karena itu, peningkatan jumlah kendaraan listrik tidak serta-merta mengurangi kepadatan lalu lintas saat jam sibuk.
Akses tanpa pembatasan pelat dapat membuat pemilik mobil listrik tetap mengandalkan kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari. Kondisi ini berbeda dengan sasaran pengurangan penggunaan kendaraan pribadi secara keseluruhan.
Dari 3 In 1 ke ERP
Sebelum ganjil genap, Jakarta menggunakan sistem 3 in 1 sejak awal 1990-an dan memperketatnya pada 2003. Mobil pribadi wajib membawa paling sedikit tiga penumpang saat melintas di koridor utama pada jam berangkat dan pulang kerja.
Aturan 3 in 1 berlaku antara lain di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan M.H. Thamrin, serta Jalan Gatot Subroto. Praktik joki jalanan kemudian membuat kebijakan tersebut kehilangan daya tekan dan memunculkan persoalan sosial baru.
Pemprov DKI Jakarta menghentikan 3 in 1 pada pertengahan 2016 lalu menerapkan ganjil genap mulai 30 Agustus 2016. Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama kepolisian kini terus mengevaluasi arah kebijakan lalu lintas untuk menangani kepadatan di ruas utama.







