Empat belas mahasiswa mengajukan uji materiil terhadap Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan itu menyoroti ketidakjelasan batas waktu perbaikan jalan rusak yang dinilai dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Permohonan tersebut terdaftar dengan nomor 419/PUU-XXIV/2026 dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada 11 November 2026. Para pemohon secara khusus mempersoalkan frasa “segera” yang tercantum dalam ketentuan UU LLAJ tersebut.
Pasal 24 ayat (1) mengatur bahwa “Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.” Menurut para mahasiswa, kata “segera” belum memberikan ukuran waktu maupun standar yang tegas bagi pelaksana perbaikan jalan.
Ketiadaan parameter itu dinilai dapat membuka ruang penundaan penanganan kerusakan jalan. Penyelenggara jalan dianggap memiliki keleluasaan untuk menentukan waktu perbaikan tanpa ukuran objektif yang berkaitan dengan tingkat bahaya di lapangan.
Dalil Kerugian dan Risiko Keselamatan
Dalam permohonannya, para mahasiswa menyatakan frasa tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28A, dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Mereka meminta frasa itu dimaknai agar tidak memberi keleluasaan bagi penyelenggara jalan menunda penanganan jalan berbahaya tanpa ukuran objektif berdasarkan risiko dan standar teknis.
Salah satu pemohon, Aisyah Nurul Fajri, menyampaikan pengalaman kecelakaan saat melintasi jalan berlubang di kawasan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kecelakaan itu menyebabkan luka pada lutut dan mengharuskannya menjalani tindakan penjahitan dua jahitan.
Aisyah juga menjalani pemeriksaan serta perawatan medis di Klinik Pratama Medika. Ia memperoleh surat keterangan dokter dan resep pengobatan setelah kecelakaan tersebut.
Sejumlah pemohon lain menyoroti kondisi jalan berlubang di Jalan Raya Bandung-Soreang, Kabupaten Bandung. Empat pemohon mengaku rutin menggunakan ruas itu dan menghadapi risiko kecelakaan akibat permukaan jalan yang rusak.
Para pemohon menilai risiko kecelakaan tetap menjadi ancaman keselamatan pribadi meski tidak seluruhnya pernah mengalami kecelakaan. Mereka harus melintasi ruas jalan rusak secara berulang dalam aktivitas perjalanan sehari-hari.
Permintaan Penanganan yang Terukur
Melalui petitumnya, para mahasiswa meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “segera” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Mereka mengusulkan penanganan dilakukan tanpa penundaan yang tidak beralasan sejak kerusakan jalan diketahui atau patut diketahui.
Usulan itu juga mencakup kewajiban penilaian risiko keselamatan yang objektif dan terdokumentasi. Penyelenggara jalan diminta mengambil tindakan pengamanan selama perbaikan belum dapat dilakukan serta menetapkan prioritas perbaikan berdasarkan tingkat bahaya dan standar teknis.
Para pemohon menegaskan keterbatasan atau ketiadaan anggaran tidak boleh menghapus kewajiban menangani kondisi jalan yang membahayakan pengguna. Mereka memandang kepastian tenggat penanganan diperlukan untuk melindungi hak masyarakat atas keselamatan, kesehatan, dan kepastian hukum yang adil.
