PSSI akan mengaudit pengelolaan dana non-APBN Federasi Futsal Indonesia (FFI). Langkah ini ditujukan untuk menelusuri tunggakan subsidi klub serta belum tersedianya insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP).
Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyatakan pemeriksaan akan mencakup sumber pendapatan, arus kas, penggunaan anggaran, hingga kewajiban organisasi kepada klub dan asosiasi futsal provinsi. Audit dilakukan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi keuangan non-APBN FFI.
Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan dukungan anggaran Rp20 miliar kepada FFI melalui PSSI. Dana tersebut diperuntukkan bagi kepentingan tim nasional futsal.
Yunus menjelaskan pengusulan kebutuhan anggaran itu turut melibatkan FFI sebagai organisasi yang menaungi futsal Indonesia. Perencanaan program dengan demikian tidak hanya disusun oleh PSSI, melainkan juga mempertimbangkan kebutuhan yang diajukan FFI.
Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran
PSSI menyatakan pengelolaan anggaran dijalankan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang transparan. Setiap tahun, organisasi menyusun laporan keuangan yang diaudit dan dipaparkan kepada anggota dalam Kongres PSSI.
“Transparansi keuangan merupakan prinsip yang kami jalankan secara konsisten. Laporan keuangan PSSI diaudit setiap tahun dan dipertanggungjawabkan dalam kongres. Begitu pula dengan penggunaan APBN, semuanya memiliki mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang jelas,” kata Yunus Nusi.
Menurut Yunus, persoalan subsidi klub yang terlambat atau menunggak tidak berada dalam skema pembiayaan APBN. Kebutuhan tersebut perlu diupayakan melalui sumber dana non-APBN, termasuk sponsor, kerja sama komersial, dan pendapatan organisasi lainnya.
Karena itu, audit akan memeriksa bagaimana pendapatan non-APBN FFI diperoleh dan dikelola. PSSI juga akan melihat apakah terdapat persoalan keuangan yang membuat kewajiban kepada anggota tidak terpenuhi.
“Yang ingin kami ketahui adalah mengapa subsidi klub bisa menunggak dan mengapa insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia. Kami perlu melihat bagaimana dana non-APBN FFI dikelola, bagaimana arus kasnya, dan apakah ada persoalan keuangan yang menyebabkan kewajiban kepada anggota tidak terpenuhi. Semua harus diperiksa secara objektif,” tegas Yunus Nusi.
Keberlangsungan Klub dan Pembinaan Daerah
PSSI menilai prestasi tim nasional futsal di level internasional perlu berjalan seiring dengan kesehatan organisasi dan kesinambungan kompetisi. Kepastian dukungan kepada klub serta AFP juga dipandang penting bagi pembinaan futsal di berbagai daerah.
Klub dan asosiasi futsal provinsi disebut sebagai fondasi perkembangan futsal Indonesia serta prestasi tim nasional. Audit dana non-APBN FFI diharapkan dapat memastikan pengelolaan organisasi berlangsung sehat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Prestasi tim nasional futsal harus berjalan bersama dengan kesehatan organisasi dan keberlangsungan pembinaan di daerah. Klub dan asosiasi provinsi adalah fondasi perkembangan futsal Indonesia dan prestasi tim nasional. Jangan sampai prestasi di tingkat internasional terus berkembang, tetapi persoalan mendasar yang dihadapi anggota justru tidak terselesaikan,” tutup Yunus Nusi.
