Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) berencana mengaudit pengelolaan dana non-APBN Federasi Futsal Indonesia (FFI). Audit ini akan menelusuri persoalan tunggakan subsidi klub futsal dan belum tersedianya insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) di sejumlah daerah.
Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyatakan pemeriksaan akan mencakup sumber pendapatan, arus kas, penggunaan anggaran, serta kewajiban FFI kepada klub dan asosiasi futsal provinsi. Langkah tersebut difokuskan pada dana di luar anggaran pendapatan dan belanja negara.
Dukungan Anggaran Tim Nasional
Pemerintah mengalokasikan dukungan anggaran Rp 20 miliar kepada FFI melalui PSSI pada 2026. Dana APBN itu diperuntukkan bagi kebutuhan tim nasional futsal Indonesia.
FFI dilibatkan dalam proses pengajuan anggaran sebagai organisasi yang menaungi futsal Indonesia. Karena itu, penyusunan program dan kebutuhan anggaran turut mempertimbangkan usulan dari federasi tersebut.
Yunus Nusi menegaskan PSSI memiliki mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang transparan. Laporan keuangan organisasi diaudit setiap tahun dan disampaikan kepada anggota dalam Kongres PSSI.
“Transparansi keuangan merupakan prinsip yang kami jalankan secara konsisten. Laporan keuangan PSSI diaudit setiap tahun dan dipertanggungjawabkan dalam kongres,” ujar Yunus dalam rilis yang diterima Kompas.com pada Sabtu (14/11/2026).
Ia juga menjelaskan penggunaan APBN memiliki tata kelola serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Namun, tunggakan subsidi klub dan insentif AFP disebut berada di luar lingkup penggunaan dana pemerintah tersebut.
Pemeriksaan Dana Non-APBN
Menurut Yunus, kebutuhan pembiayaan subsidi klub dan insentif asosiasi perlu diupayakan dari pendanaan non-APBN. Sumbernya dapat berasal dari sponsor, kerja sama komersial, maupun pendapatan organisasi lainnya.
PSSI ingin mengetahui alasan subsidi klub dapat menunggak serta penyebab insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia. Pemeriksaan juga akan melihat apakah terdapat persoalan keuangan yang membuat kewajiban kepada anggota belum terpenuhi.
“Yang ingin kami ketahui adalah mengapa subsidi klub bisa menunggak dan mengapa insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia,” tutur Yunus Nusi. Ia menekankan pemeriksaan perlu dilakukan secara objektif terhadap pengelolaan dana non-APBN FFI.
“Kami perlu melihat bagaimana dana non-APBN FFI dikelola, bagaimana arus kasnya, dan apakah ada persoalan keuangan yang menyebabkan kewajiban kepada anggota tidak terpenuhi. Semua harus diperiksa secara objektif,” lanjut Yunus.
Perhatian untuk Klub dan Daerah
PSSI menyatakan audit ditujukan untuk memastikan organisasi dikelola secara sehat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan tata kelola juga dinilai penting bagi keberlangsungan kompetisi futsal nasional.
Prestasi tim nasional futsal Indonesia di level internasional, menurut PSSI, perlu berjalan seiring dengan kondisi organisasi yang sehat. Kepastian dukungan bagi klub dan asosiasi futsal di berbagai daerah menjadi bagian dari perhatian tersebut.
Yunus menilai klub dan AFP memegang peran penting dalam pembinaan pemain serta perkembangan futsal nasional. Kedua unsur itu menjadi fondasi bagi keberlanjutan prestasi tim nasional.
“Prestasi tim nasional futsal harus berjalan bersama dengan kesehatan organisasi dan keberlangsungan pembinaan di daerah. Klub dan asosiasi provinsi adalah fondasi perkembangan futsal Indonesia dan prestasi tim nasional,” kata Yunus.
Ia mengingatkan peningkatan prestasi internasional tidak boleh mengabaikan persoalan mendasar yang dihadapi anggota di daerah. PSSI menilai penyelesaian kewajiban kepada klub dan asosiasi perlu menjadi bagian dari pembenahan pengelolaan futsal.
“Jangan sampai prestasi di tingkat internasional terus berkembang, tetapi persoalan mendasar yang dihadapi anggota justru tidak terselesaikan,” tuturnya. Audit dana non-APBN FFI akan diarahkan untuk memperoleh gambaran atas pengelolaan keuangan dan kewajiban organisasi tersebut.
