Pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai total Rp 900.000 bagi pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan. Ketentuan penerima mencakup batas upah, status kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan, serta kriteria administratif lainnya.
BSU diberikan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026 dengan nilai Rp 300.000 per bulan. Pembayaran bantuan dilakukan sekaligus untuk tiga bulan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Syarat Utama Penerima BSU
Calon penerima harus merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Pekerja juga wajib terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026.
Penerima bantuan tidak boleh berstatus sebagai aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemerintah juga memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan sebelum penyaluran dilakukan.
Aturan tersebut tertuang dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022. Penetapan penerima turut mempertimbangkan jumlah pekerja yang memenuhi kriteria dan ketersediaan pagu anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.
Batas Upah dan Acuan Upah Minimum
Batas penghasilan bagi calon penerima BSU 2026 pada dasarnya paling banyak Rp 3.500.000 per bulan. Namun, pekerja di daerah dengan upah minimum kabupaten atau kota di atas nominal tersebut dapat menggunakan batas maksimal berdasarkan UMK wilayah kerja.
Besaran UMK itu dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Jika suatu wilayah tidak menetapkan UMK, batas penghasilan mengacu pada upah minimum provinsi dengan mekanisme pembulatan yang sama.
Ketentuan ini membuat batas maksimal upah penerima BSU dapat berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya. Perbedaan tersebut mengikuti standar upah minimum yang berlaku di lokasi pekerja bekerja.
Upah yang menjadi dasar penilaian merupakan gaji terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen penghasilan tersebut terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap yang tercatat dalam basis data lembaga itu.
Status Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Syarat kepesertaan berlaku bagi pekerja kategori Penerima Upah atau PU. Kelompok ini merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memperoleh gaji atau upah dari pemberi kerja.
Pekerja perlu memastikan data kepesertaan, identitas, dan penghasilan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika terdapat perbedaan data, pekerja dapat berkoordinasi dengan perusahaan atau bagian personalia untuk memastikan pelaporan kepada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dengan benar.
Cara Memantau Status Penerima
Informasi mengenai status calon penerima dapat dipantau melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Pengecekan disiapkan melalui laman BSU Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id apabila fitur pemeriksaan telah diaktifkan.
Apabila menu pengecekan tersedia, pekerja dapat memasukkan NIK sesuai KTP dan mengikuti petunjuk pada laman tersebut. Namun, mekanisme pengecekan status penerima melalui NIK belum diumumkan secara resmi apabila fitur tersebut belum aktif.
Pengkinian Data Calon Penerima
BPJS Ketenagakerjaan membuka layanan pengkinian data bagi pekerja yang masuk kategori calon penerima BSU 2026. Pengkinian dapat dilakukan melalui portal bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau aplikasi Jamsostek Mobile atau JMO sebelum batas waktu 13 November 2026.
Data yang perlu disiapkan meliputi NIK, nama lengkap, tanggal lahir, foto diri, foto KTP, nama ibu kandung, nomor handphone, dan alamat e-mail. Pekerja juga perlu menyiapkan informasi kantor serta data rekening bank yang masih aktif.
- Buka portal pengkinian data BSU atau aplikasi JMO.
- Masukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir sesuai KTP.
- Unggah atau ambil foto diri serta foto KTP sesuai petunjuk.
- Lengkapi data pribadi, kontak, dan informasi rekening bank.
- Periksa kembali seluruh isian, centang pernyataan, lalu kirim data.
Nama pemilik rekening perlu sesuai dengan identitas yang terdaftar untuk menghindari kendala pada proses pencocokan data. Kesalahan pada identitas atau nomor rekening dapat memengaruhi verifikasi dan validasi calon penerima.
Periode bantuan telah ditetapkan untuk Oktober hingga Desember 2026, tetapi tanggal pencairan dana tetap menunggu pengumuman resmi Kemnaker. Pekerja dapat memantau informasi penyaluran melalui situs resmi BSU Kemnaker.
