Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menyampaikan enam desakan setelah rangkaian peristiwa pascaaksi penyampaian pendapat di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026). Pernyataan sikap itu menyoroti dugaan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam penanganan massa aksi.
Kericuhan dilaporkan terjadi di kantor DPRD DIY dan kawasan Malioboro, Jogja, setelah unjuk rasa berlangsung. Polisi mengamankan sekitar 154 orang, dengan beberapa di antaranya disebut merupakan mahasiswa UGM.
FH UGM meminta mahasiswa dan peserta aksi yang ditahan segera dibebaskan apabila penangkapan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Fakultas tersebut juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan penolakan atas segala bentuk kekerasan.
Dalam pernyataannya, FH UGM menyebut tanggung jawab akademik dan konstitusional perlu dijalankan untuk menjaga ruang demokrasi. Sikap ini melanjutkan respons pimpinan UGM yang sebelumnya mengecam kekerasan dalam pengamanan demonstrasi di lingkungan kampus.
Enam Desakan Terkait Penanganan Aksi
- FH UGM mengecam kekerasan terhadap peserta aksi, tenaga kesehatan, dan sivitas akademika, termasuk tindakan memasuki, mengepung, atau menembakkan gas air mata ke wilayah kampus serta objek vital seperti fasilitas kesehatan.
- FH UGM menuntut pembebasan mahasiswa dan peserta aksi yang ditangkap tanpa dasar hukum sah, serta meminta data penangkapan dibuka lengkap dalam waktu kurang dari 1 x 24 jam.
- FH UGM meminta setiap sivitas akademika yang ditangkap memperoleh bantuan hukum sejak awal pemeriksaan, pendampingan keluarga, layanan kesehatan, serta perlindungan dari intimidasi dan kekerasan.
- FH UGM mendesak Polri melalui Divisi Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum memeriksa secara terbuka personel yang diduga terlibat dalam kekerasan di lingkungan UGM.
- FH UGM meminta penyelidikan dan penyidikan pidana yang independen, menyeluruh, dan transparan atas dugaan penganiayaan, pengeroyokan, perampasan kemerdekaan, serta bentuk kekerasan lain.
- FH UGM mendorong Komnas HAM, Ombudsman RI, Komisi Kepolisian Nasional, dan LPSK aktif memantau, menerima pengaduan korban, serta melindungi saksi dan korban dari intimidasi.
Permintaan pembukaan data penangkapan mencakup nama, dasar penangkapan, status hukum, dan tempat penahanan. FH UGM juga meminta pengusutan tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi menelusuri rantai komando dan pihak yang memberi perintah atau membiarkan kekerasan terjadi.
Pendampingan Hukum Disediakan
Untuk mendampingi korban, FH UGM menyediakan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum atau PKBH FH UGM. Layanan tersebut ditujukan bagi sivitas akademika UGM maupun masyarakat umum yang membutuhkan pendampingan.
FH UGM menegaskan kampus harus menjadi ruang aman bagi mahasiswa, tenaga pendidik, dan masyarakat. Pernyataan itu juga menilai tindakan aparat yang memasuki, mengepung, atau menembakkan gas air mata di wilayah kampus dan sekitarnya tidak boleh terulang.
Fakultas tersebut menekankan penegakan hukum perlu menjunjung asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Menurut pernyataan itu, prinsip tersebut menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap negara hukum.
Di sisi lain, Dekan Fisipol UGM Prof Gabriel Lele menyatakan tidak ada aparat yang melakukan penindakan hingga masuk ke area kampus setelah kericuhan. Namun, ia menyayangkan penembakan gas air mata di sekitar Bundaran UGM yang menjadi pintu masuk kampus.
“Kalau temuan kita, kita sudah pastikan ke para satpam yang berjaga tadi malam, mereka mengatakan tidak (tidak ada APH yang masuk area kampus),” kata Gabriel Lele dalam jumpa pers di UGM, Rabu (11/11/2026). Ia menilai pengerahan aparat dalam jumlah besar di titik masuk strategis UGM merupakan bentuk intimidasi.
FH UGM mengajak masyarakat mengawal penanganan peristiwa tersebut dan menuntut keadilan bagi para korban. Desakan itu menempatkan perlindungan hak peserta aksi, keterbukaan proses hukum, serta pengawasan independen sebagai perhatian utama.
