
BPJS Kesehatan menegaskan klinik kesehatan di Koperasi Desa Merah Putih harus memenuhi ketentuan fasilitas kesehatan sebelum dapat melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Ketentuan itu mencakup regulasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau FKTP yang berlaku.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyatakan seluruh operasional klinik Kopdes wajib mengikuti aturan klinik pelayanan kesehatan. Kepatuhan tersebut menjadi syarat apabila unit usaha koperasi ingin memberikan layanan kepada peserta BPJS Kesehatan.
“Ikuti regulasinya. Kalau klinik, harus mengikuti regulasi sebuah klinik pelayanan kesehatan,” kata Pujo di Kantor BPJS Pusat, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Syarat Klinik dan Apotek
Klinik yang dikelola Kopdes wajib memiliki izin penyelenggaraan klinik secara resmi. Selain itu, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas harus mengantongi Surat Izin Praktik atau SIP.
Persyaratan tersebut berlaku bagi layanan klinik yang ingin dijalankan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan menempatkan pemenuhan perizinan dan legalitas petugas sebagai bagian dari ketentuan operasional.
Pujo juga membedakan aturan untuk klinik, apotek, dan toko obat. Setiap jenis layanan harus mengikuti regulasi yang sesuai dengan bentuk usahanya masing-masing.
“(Dimulai dari) izin operasional, SIP petugas kesehatannya. Tapi kalau apotek, ikuti regulasi sebuah apotek. Toko obat, ikuti regulasi toko obat. Saya rasa jelas ya,” tutur dia.
Rencana pengembangan layanan kesehatan di Kopdes Merah Putih sebelumnya telah dibahas pemerintah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut klinik dan apotek termasuk unit bisnis koperasi, di samping logistik serta perdagangan.
“Sudah ada pembahasan. Memang salah satu unit bisnis dari koperasi, selain logistik, perdagangan, itu ada juga apotek dan klinik,” kata Budi di Swissotel Jakarta PIK Avenue, Jakarta Utara, Jumat (30/10/2026).
Model Klinik Swasta
Budi menjelaskan pengembangan klinik kesehatan di Kopdes direncanakan menggunakan skema bisnis dengan model klinik swasta. Kementerian Kesehatan telah menjalankan beberapa pilot project untuk melihat model bisnis layanan tersebut.
“Kami sudah melakukan beberapa pilot project untuk bisa melihat business model-nya karena ini sama dengan klinik swasta sebenarnya kan,” tutur Budi. Ia menambahkan bahwa model tersebut berbeda dengan puskesmas yang tidak berbayar.
Dengan model klinik swasta, klinik kesehatan di Kopdes berpeluang melayani peserta JKN yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Budi menyatakan kemungkinan itu sama seperti klinik swasta lain yang dapat menggunakan BPJS.
“Betul, sama seperti semua klinik swasta kan bisa memakai BPJS juga,” kata Budi. Namun, layanan tersebut tetap bergantung pada pemenuhan regulasi klinik, perizinan operasional, dan SIP petugas kesehatan.
Wacana klinik di gerai Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih juga pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Prabowo, klinik itu nantinya direncanakan menyediakan layanan kesehatan jarak jauh bagi masyarakat di daerah.
“Rencana kita juga di setiap gerai koperasi merah putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh,” kata Prabowo dalam pidato rapat paripurna DPR pada 14 Agustus 2026. Rencana tersebut menempatkan klinik dan apotek sebagai bagian dari pengembangan layanan di Kopdes Merah Putih.







