Presiden Prabowo Subianto disebut menyarankan Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden apabila putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah kuat. Saran itu muncul dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut. Namun, belum ada pernyataan langsung dari Gibran mengenai keputusan resmi atau langkah yang akan ditempuh setelah pembicaraan itu.
Seorang petinggi negara yang mengetahui pertemuan tersebut mengungkapkan salah satu pesan Prabowo kepada Gibran. “Sarannya kalau memang putusan MK dan MA sudah kuat, ya mundur saja,” ujar petinggi negara tersebut saat menirukan saran Prabowo.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pembahasan pengunduran diri turut berkaitan dengan dinamika putusan lembaga peradilan. Meski begitu, Prabowo disebut tidak langsung menolak niat Gibran untuk melepas jabatan Wakil Presiden.
Gibran Minta Kesempatan di PTUN
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya. Pembuktian itu ingin ditempuh melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.
Prasetyo menyampaikan keterangan tersebut dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan pada Senin (10/11). Menurut dia, pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden turut menyinggung perkembangan terkait putusan MK dan MA.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Pras.
Prasetyo menambahkan bahwa Presiden memberikan sejumlah masukan selama diskusi berlangsung. Pada saat yang sama, Gibran memohon ruang untuk menempuh proses hukum terkait dokumen yang dimilikinya.
“Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” kata Pras.
Tahapan Resmi Pengunduran Diri
Niat pengunduran diri yang disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden belum cukup untuk memulai proses formal. Pengunduran diri Wakil Presiden harus diajukan secara resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
DPR kemudian akan menggelar rapat paripurna untuk merespons surat pengunduran diri tersebut. Tahap ini menjadi bagian dari mekanisme setelah pengajuan diterima secara resmi.
Setelah proses itu berjalan, Presiden memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden. Tahapan di DPR dan tindak lanjut Presiden akan menentukan perkembangan berikutnya apabila pengunduran diri benar-benar diajukan.
