Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi HR, terkait perkara dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro. Penyidik mendalami dugaan pengaturan audit BPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Pemeriksaan terhadap Ahmad Luthfi HR dilakukan pada Rabu (11/11/2026). Ini menjadi pemeriksaan pertamanya dalam perkara Pemalang yang masih ditelusuri KPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan saksi tersebut diperiksa untuk menjelaskan proses audit dan dugaan pengaturan temuan. Pendalaman itu mencakup kemungkinan adanya campur tangan dalam hasil audit di Pemalang.
“Untuk perkara Pemalang hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap saudara AL yang juga merupakan kepala perwakilan BPK Jawa Tengah,” ujar Budi Prasetyo. “Dalam pemeriksaan ini penyidik mendalami soal dugaan adanya pengaturan audit BPK di Pemalang.”
Empat Tersangka Dalam Perkara Pemalang
KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Mereka berasal dari unsur kepala daerah, pihak swasta, serta staf administrasi KPK.
- Anom Widiyantoro (AWI), selaku Bupati Pemalang.
- Mohamad Haris (GHA), pihak swasta yang disebut sebagai orang kepercayaan bupati.
- Lilik Budi Suprianto (LBS), pihak swasta.
- Iptu Setya Budi Dias Oktavianto (DIS), staf administrasi KPK.
Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menduga Anom melakukan pemerasan melalui Mohamad Haris atau Gus Haris. Nilai uang yang disebut terkumpul dalam dugaan pemerasan itu mencapai Rp 1,98 miliar.
Sebagian uang tersebut disebut diberikan kepada Lilik Budi Suprianto. Lilik merupakan ayah dari Setya Budi Dias Oktavianto yang juga berstatus tersangka.
KPK mendalami keterangan bahwa Lilik mengaku bisa mengurus perkara di KPK karena anaknya bekerja sebagai staf di lembaga itu. Penyidik masih menelusuri aliran dana dan peran setiap pihak dalam perkara tersebut.
Dugaan Pola Audit Seperti Di Klaten
Selain dugaan pemerasan, penyidik melihat kemungkinan pola yang mirip dengan perkara korupsi di Kabupaten Klaten. Kesamaan itu berkaitan dengan sejumlah audit pemerintah daerah yang ikut menjadi perhatian KPK.
Budi menyebut penyidik mendalami dugaan dropping temuan BPK dalam beberapa audit pada Pemerintah Kabupaten Klaten. Dugaan serupa juga muncul dalam audit yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Pemalang.
“Artinya dugaan ini juga menjadi pola-pola yang mirip dengan apa yang terjadi di Klaten,” ungkap Budi. Ia menegaskan bahwa hal tersebut masih dalam tahap pendalaman penyidik.
Pengaturan audit menjadi aspek penting karena diduga berkaitan dengan tindak pidana yang sedang ditangani KPK. Lembaga itu belum menyampaikan hasil akhir pemeriksaan Ahmad Luthfi HR maupun kesimpulan atas dugaan pengaturan temuan audit di Pemalang.
Pemeriksaan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah memperluas penelusuran perkara ke aspek audit pemerintah daerah. Penyidik masih mengumpulkan keterangan mengenai bentuk pengaturan temuan audit serta kaitannya dengan para tersangka.
