Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 untuk periode Oktober, November, dan Desember. Bantuan sebesar Rp300.000 per bulan itu direncanakan diberikan sekaligus, sehingga setiap penerima manfaat memperoleh total Rp900.000.
Penyaluran BSU 2026 dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Pekerja atau buruh perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan sebelum dapat menerima bantuan tersebut.
Warga dapat memantau status calon penerima dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada KTP. Namun, mekanisme pengecekan khusus BSU 2026 masih menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Berdasarkan penelusuran detikSulsel hingga Minggu, 15 November 2026, fitur cek status penerima menggunakan NIK belum tersedia. Masyarakat diminta memantau kanal resmi agar tidak mengandalkan informasi atau tautan yang tidak terverifikasi.
Status Pengecekan dan Kanal Resmi
Laman BSU Kemnaker memuat keterangan bahwa mekanisme pemeriksaan penerima akan diumumkan secara resmi. “Mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 akan diumumkan secara resmi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pantau terus website ini untuk mendapatkan informasi terbaru,” demikian keterangan di laman tersebut.
Untuk memantau perkembangan, masyarakat dapat mengakses situs BSU Kemnaker dan situs BPJS Ketenagakerjaan. Kanal resmi yang disebutkan ialah bsu.kemnaker.go.id serta bpjsketenagakerjaan.go.id.
Pada periode penyaluran sebelumnya, pengecekan mandiri di laman BSU Kemnaker dilakukan dengan memasukkan 16 digit NIK dan kode captcha. Setelah itu, pengguna menekan tombol “Cek Status” untuk melihat informasi kepesertaan bantuan.
BPJS Ketenagakerjaan juga dapat menjadi kanal informasi terkait bantuan bagi pekerja. Data yang dapat diminta dalam proses pengecekan meliputi NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor telepon, dan alamat email aktif.
Pilihan Pemeriksaan Melalui Aplikasi
Aplikasi JMO atau Jamsostek Mobile dapat digunakan oleh peserta yang telah memiliki akun terdaftar. Pengguna dapat masuk ke aplikasi, memeriksa menu terkait BSU apabila tersedia, lalu mengikuti petunjuk yang ditampilkan.
Aplikasi PosPay juga pernah digunakan dalam mekanisme penyaluran bantuan. Pengguna dapat mencari fitur pengecekan bantuan, memilih BSU bila menu tersebut tersedia, kemudian memasukkan NIK sesuai KTP apabila diminta sistem.
Langkah melalui JMO dan PosPay merujuk pada mekanisme periode sebelumnya. Ketersediaan menu serta alur pemeriksaan untuk BSU 2026 tetap bergantung pada pengumuman dari penyelenggara resmi.
Syarat Penerima BSU 2026
Kemnaker menetapkan sejumlah kriteria bagi calon penerima BSU 2026. Bantuan ini ditujukan bagi Warga Negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan NIK.
- Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Peserta Penerima Upah (PU) sampai dengan bulan Agustus 2026.
- Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan atau sebesar UMP/UMK.
- Diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.
- Bukan Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu unsur utama dalam penetapan calon penerima. Batas upah juga menjadi dasar penyaringan, dengan ketentuan maksimal Rp3.500.000 per bulan atau mengikuti nilai UMP/UMK.
Pekerja yang memenuhi kriteria belum perlu memasukkan data pada tautan tidak resmi. Informasi mengenai status penerima dan tahapan penyaluran BSU 2026 perlu dipantau melalui Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, JMO, atau PosPay apabila fitur resminya telah dibuka.
