Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merespons fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape. Pemerintah menyatakan sedang mengkaji penguatan kebijakan pengendalian, termasuk opsi larangan total peredaran produk tersebut.
Respons itu muncul setelah terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik. Kemenkes menilai fatwa tersebut sejalan dengan perhatian terhadap perlindungan kesehatan masyarakat.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengatakan pihaknya mengapresiasi perhatian MUI terhadap bahaya penggunaan rokok elektrik. Perhatian itu terutama dinilai penting bagi perlindungan anak-anak dan remaja.
Menurut Aji, fatwa tersebut dapat memperkuat langkah pencegahan terhadap paparan nikotin pada generasi muda. Kemenkes juga mengingatkan bahwa penggunaan rokok elektrik bukan tanpa risiko bagi kesehatan.
“Dari perspektif kesehatan, rokok elektrik bukan produk yang bebas risiko. Kandungan nikotin bersifat adiktif, walau tanpa tar tetapi berbagai zat lain serta aerosol dan zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya tetap berpotensi membahayakan kesehatan,” kata Aji dalam keterangan tertulis Rabu (11/11/2026).
Pernyataan itu menekankan bahwa tidak adanya tar tidak serta-merta menghilangkan potensi dampak kesehatan dari produk rokok elektrik. Nikotin tetap menjadi perhatian karena sifatnya yang adiktif.
Pengendalian Peredaran Vape
Kemenkes turut menyoroti penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Praktik tersebut dipandang sebagai ancaman yang perlu diwaspadai secara bersama-sama.
Pengendalian rokok elektrik sejauh ini telah diatur pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Aturan itu mencakup pembatasan usia pengguna dan penjualan produk.
Ketentuan tersebut juga mengatur pengendalian iklan dan promosi serta kandungan produk rokok elektrik. Pengaturan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam membatasi akses dan paparan produk tersebut.
Meski sudah ada regulasi, Kemenkes menyatakan kajian kebijakan akan terus dilakukan berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat. Salah satu opsi yang masuk dalam rencana kajian adalah pelarangan total peredaran vape.
“Kementerian Kesehatan akan terus mengkaji dan memperkuat kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk rencana melarang total peredaran vape,” tegas Aji.
Rencana tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih membuka ruang pengetatan kebijakan terhadap rokok elektrik. Keputusan mengenai arah pengendalian akan dikaji dalam kerangka perlindungan kesehatan masyarakat.
Kemenkes juga mengajak masyarakat untuk terlibat dalam upaya pencegahan penggunaan rokok elektrik pada usia muda. Orang tua, guru, tenaga pendidik, dan lingkungan sekolah diminta bersama-sama melindungi anak-anak serta remaja dari paparan nikotin dan penggunaan rokok elektrik.
