Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menilai rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN tidak tepat. Ia mempertanyakan objek sengketa serta keputusan pejabat yang akan dipersoalkan dalam langkah tersebut.
Deddy, yang juga anggota Komisi II DPR, menyebut PTUN merupakan forum untuk menguji keputusan yang dibuat pejabat negara atau birokrasi. Menurut dia, persoalan surat keterangan penyetaraan atau suket terkait pendidikan Gibran juga telah melalui persidangan.
Pandangan PDIP soal PTUN
“Menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN.” Deddy menilai langkah itu tidak sesuai dengan fungsi peradilan tata usaha negara.
Ia mengatakan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian sebelumnya telah tersedia. Namun, Deddy menyebut kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan pihak Gibran.
“Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas dan pihak Gibran.” Deddy memandang rencana membawa perkara itu ke PTUN sebagai upaya untuk mengulur waktu.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai jalur hukum untuk menguji keabsahan ijazah Gibran sudah terbatas. Ia menyebut putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait perkara tersebut telah bersifat final.
Yusril menyatakan putusan MK bersifat final and binding sehingga tidak tersedia upaya hukum lanjutan. Ia juga mengatakan tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan MA dalam perkara itu.
Putusan MA dan MK
Menurut Yusril, MK menyatakan tidak terdapat bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri setingkat SMA. Sementara itu, MA membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran.
MA juga memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat keterangan penyetaraan tersebut. Yusril menjelaskan putusan itu berlaku ex tunc, yakni pembatalan dihitung sejak surat dikeluarkan pada Agustus 2019.
“Putusan MA itu juga sudah final oleh karena, tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu.” Yusril menilai putusan MA berpotensi memengaruhi gugatan yang masih bergulir di PTUN Jakarta karena objek sengketanya sama.
Ia menyoroti objek perkara berupa surat keputusan yang dikeluarkan Dikdasmen pada 2019. Menurut Yusril, ruang sengketa menjadi semakin terbatas apabila Dikdasmen telah menjalankan putusan MA dengan mencabut keputusan tersebut.
Pernyataan Gibran dan Respons Pemerintah
Gibran sebelumnya menyampaikan bahwa ia berniat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden dan telah menerima sejumlah saran dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satu saran yang disebut Gibran ialah tetap memperjuangkan pembuktian keabsahan ijazah di PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari SD hingga S1.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1.” Gibran juga mengatakan Prabowo menyarankan koordinasi dengan Dikdasmen terkait pengajuan PK ke MA.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan kemudian membantah bahwa Prabowo menyarankan Gibran melakukan perlawanan hukum melalui PTUN. Ia mengatakan Yusril telah menyampaikan kepada Presiden bahwa tidak ada celah hukum untuk pembuktian keabsahan ijazah melalui PTUN.
Syahganda menilai pandangan hukum Yusril menjadi masukan bagi Presiden dalam perkara tersebut. Karena itu, ia menyebut Prabowo tidak mungkin menganjurkan langkah hukum yang dinilai sudah tidak memiliki ruang.
