Sekitar 20 lapak pedagang kaki lima atau PKL di trotoar Terminal Pulogadung, Jakarta Timur, ditertibkan pada Rabu (11/11/2026) pagi. Penertiban menyasar lapak dan kegiatan usaha yang menggunakan fasilitas umum serta fasilitas sosial.
Langkah tersebut dilakukan setelah adanya keluhan masyarakat mengenai gangguan di kawasan terminal. Keberadaan lapak di jalur pejalan kaki dinilai memicu kemacetan, terutama pada pagi hari.
Selain menghambat kelancaran lalu lintas, kawasan itu juga disebut memiliki kerawanan sosial. Masyarakat mengeluhkan adanya risiko aksi pencopetan di sekitar lokasi.
Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto mengatakan penertiban bertujuan mengembalikan fungsi kawasan sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman. Penataan juga diarahkan untuk membersihkan area yang dinilai rawan dari dampak sosial.
“Memang salah satu itu ya. Ada dampak-dampak sosial yang perlu kita tegakkan, bahwasanya daerah-daerah yang rawan seperti ini memang harus kita tertibkan, kita tata dan kita bersihkan,” ujar Kusmanto.
Imbauan Bertahap Sebelum Penertiban
Petugas tidak langsung melakukan penertiban tanpa pemberitahuan kepada pedagang. Pemerintah sebelumnya telah menyampaikan imbauan secara bertahap kepada pihak yang terdampak.
Kusmanto menyatakan prosedur itu dilakukan dengan pendekatan humanis melalui surat peringatan. Tahapannya mencakup penyampaian SP 1, SP 2, hingga SP 3 agar pedagang mengetahui langkah yang akan dijalankan.
“Namun demikian (penertiban PKL) tetap didahului dengan humanisme, dengan memberikan imbauan dari mulai SP (surat peringatan) 1, 2, dan 3 supaya masyarakat atau pihak yang terdampak supaya lebih tahu,” kata Kusmanto. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari proses sebelum lapak dibongkar dari area fasilitas umum.
Pedagang Diarahkan ke Lokasi Binaan
Pemerintah Kota Jakarta Timur menyiapkan opsi bagi pedagang yang ingin tetap melanjutkan usaha setelah penertiban. Pedagang dapat diarahkan menuju lokasi penampungan UMKM maupun pasar yang difasilitasi pemerintah daerah.
Menurut Kusmanto, pedagang ber-KTP DKI dapat ditampung di pasar-pasar Perumda DKI atau lokasi binaan di wilayah Jakarta Timur. Penempatan tersebut tetap mengikuti persyaratan yang berlaku.
“Kalau mereka memang ingin berusaha, bagi yang ber-KTP DKI bisa ditampung di pasar-pasar Perumda DKI atau JT binaan yang ada di wilayah Jakarta Timur dengan persyaratan yang sudah ada,” kata Kusmanto. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai alternatif agar aktivitas usaha tidak kembali menggunakan trotoar dan fasilitas publik.
Area Bekas Lapak Akan Ditata
Lahan yang sebelumnya ditempati lapak PKL direncanakan ditata menjadi taman untuk menambah ruang terbuka hijau. Penataan pascapenertiban akan melibatkan Sudin Taman dan Sudin SDA.
Petugas juga akan melakukan penjagaan agar pedagang tidak kembali mendirikan lapak di lokasi tersebut. “Dalam pascapenertiban kami akan jaga, sambil proses pekerjaan oleh Sudin Taman dan Sudin SDA,” ucap Kusmanto.
