Klinik Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih nantinya tidak selalu diwajibkan memiliki dokter. Pemerintah masih membahas ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga dokter di setiap daerah.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyatakan pemenuhan dokter di puskesmas menjadi prioritas lebih dahulu. Langkah ini diambil karena masih banyak puskesmas yang mengalami kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan 38 persen puskesmas di Indonesia masih memiliki kekosongan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Total kebutuhan untuk mengisi kekosongan tersebut mencapai 6.927 orang.
Berdasarkan data Kemenkes per Agustus 2026, kekosongan itu terjadi pada sembilan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerataan akses pelayanan kesehatan di berbagai wilayah.
“Untuk puskesmas yang saat ini ada kan belum semua puskesmasnya ada dokter-dokternya, masih kekurangan dokter. Kita perlu dulu yang di puskesmas,” kata Dante, Selasa (10/11/2026).
Kebijakan penempatan dokter di klinik Kopdes Merah Putih akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Pemerintah akan mempertimbangkan penugasan dokter ke klinik setelah kebutuhan di puskesmas terpenuhi.
“Nanti kalau yang di puskesmas sudah penuh, nanti yang sisanya kemudian yang masih bisa di koperasi Kopdes itu kita akan tempatkan dokter,” jelasnya. Dengan pendekatan itu, penempatan tenaga dokter tidak diputuskan secara seragam untuk seluruh wilayah.
Pembahasan Belum Final
Dante menegaskan aturan mengenai tenaga kesehatan di klinik Kopdes Merah Putih belum bersifat final. Pemerintah masih mengkaji sejumlah aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan di klinik tersebut.
Aspek yang dibahas mencakup regulasi, BPJS Kesehatan, mekanisme pembayaran, akses masyarakat, serta ketersediaan dokter. Hasil pembahasan akan disampaikan setelah ketentuannya selesai dirumuskan.
“Ini sedang dilakukan pembahasannya. Pembahasannya belum final. Nanti kalau sudah final kita sampaikan ke media karena banyak aspek yang berkaitan dengan regulasi, BPJS Kesehatan, juga dengan sisi pembayaran, dan akses kepada masyarakat dan ketersediaan dokter,” ujarnya.
Layanan Tanpa Dokter
Apabila sebuah klinik Kopdes Merah Putih belum memiliki dokter, pelayanan tetap dapat dilakukan dengan melibatkan tenaga paramedis lainnya. Namun, pelaksanaan layanan akan mengikuti pedoman yang berbeda dari klinik yang memiliki dokter.
Perbedaan pedoman tersebut diperlukan agar layanan yang diberikan tetap sesuai dengan kondisi ketersediaan tenaga kesehatan. Ketentuan praktis bagi klinik tanpa dokter masih menjadi bagian dari pembahasan pemerintah.
“Kalau tidak ada dokter, bisa menggunakan paramedis lain, tapi tentu guideline-nya, petunjuk praktisnya berbeda dengan yang ada dokter dan tidak ada dokternya,” pungkasnya. Skema pelayanan ini menempatkan kebutuhan puskesmas sebagai dasar dalam pengaturan tenaga kesehatan untuk klinik Kopdes Merah Putih.
