Akses pemeriksaan mata masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Keterbatasan ini berkaitan dengan persebaran dokter spesialis mata yang belum merata.
Kementerian Kesehatan menyebut Indonesia saat ini memiliki sekitar 3.000 dokter spesialis mata. Sebagian besar tenaga tersebut masih terkonsentrasi di Jawa dan Bali.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI, dr Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, menyampaikan kondisi itu dalam media briefing Hari Penglihatan Sedunia 2026. Konsentrasi tenaga medis di wilayah tertentu membuat akses layanan mata belum sama bagi seluruh masyarakat.
“Iya, kalau kita lihat kan dokter mata itu baru 3.000 ya, dan saat ini untuk dokter mata itu paling banyak terkonsentrasi di Jawa dan Bali,” ujar Nadia. Jumlah tenaga yang tersedia belum otomatis memastikan layanan mudah dijangkau di setiap wilayah.
Indonesia memiliki 514 kabupaten/kota dengan kebutuhan layanan kesehatan yang berbeda-beda. Dalam kondisi tersebut, pemerataan dokter spesialis mata menjadi salah satu unsur penting untuk memperluas jangkauan pelayanan.
Distribusi Dokter dan Kesiapan Fasilitas
Nadia menegaskan masih terdapat persoalan distribusi tenaga spesialis mata antardaerah. “Jadi memang ada distribusi yang tidak merata,” jelasnya.
Kementerian Kesehatan berupaya menambah jumlah dokter spesialis mata melalui jalur pendidikan dan program penugasan khusus. Upaya itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan layanan di daerah yang masih kekurangan tenaga spesialis.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah membuka jalur pendidikan dokter spesialis mata di rumah sakit pendidikan, termasuk di Cicendo. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan tenaga spesialis di berbagai wilayah.
Penempatan dokter di daerah juga perlu disertai kesiapan sarana untuk pemeriksaan dan tindakan mata. Pasien membutuhkan layanan yang dapat menangani kebutuhan mereka setelah pemeriksaan awal dilakukan.
“Jadi kita bisa ada dokter-dokter ditugaskan, tapi kalau untuk peralatan mata itu kan cukup banyak, jadi enggak cuma dokternya aja, tapi harus dilengkapi,” tutur Nadia. Ketersediaan peralatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan akses kesehatan mata.
Perjalanan Panjang untuk Mendapatkan Layanan
Tantangan akses semakin terasa di daerah dengan kondisi geografis yang sulit. Nadia mencontohkan sejumlah wilayah di Kalimantan yang memerlukan waktu perjalanan panjang untuk mencapai fasilitas kesehatan.
“Daerah-daerah tadi seperti yang disampaikan, Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun, atau Banjarmasin, itu kan ada yang sampai 12 jam,” ungkapnya. Jarak tersebut dapat menjadi hambatan bagi pasien yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan maupun operasi.
Gangguan penglihatan yang ditemukan melalui pemeriksaan perlu ditindaklanjuti sesuai kebutuhan pasien. Karena itu, skrining mata tidak cukup berhenti pada tahap identifikasi masalah.
Kementerian Kesehatan berupaya melengkapi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota sekaligus menugaskan dokter mata ke wilayah yang membutuhkan. Langkah tersebut ditujukan agar layanan lanjutan dapat lebih dekat dijangkau masyarakat.
“Makanya kemudian di kabupaten/kota itu kita lengkapi dan kita kemudian ada penugasan dokter mata di situ,” kata Nadia. Penguatan layanan ini mencakup kebutuhan tenaga, peralatan, serta kesinambungan penanganan pasien.
Pemeriksaan dini dapat membantu menemukan gangguan penglihatan lebih awal. Namun, manfaat skrining bergantung pada tersedianya layanan tindak lanjut yang dapat diakses setelah hasil pemeriksaan menunjukkan adanya gangguan.
Pemerataan dokter spesialis mata, kelengkapan peralatan, dan layanan berkelanjutan menjadi perhatian dalam penguatan pelayanan di daerah. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat di berbagai wilayah memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh perawatan mata.
