Badan Pengawas Obat dan Makanan RI menemukan 11 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang digunakan dalam kosmetik. Temuan ini berasal dari pengawasan rutin BPOM pada periode Juli hingga September 2026.
Produk yang teridentifikasi tidak memenuhi persyaratan keamanan tersebut mencakup kosmetik impor, produk kontrak produksi, serta kosmetik lokal. BPOM menyatakan izin edar produk terkait telah dicabut dan kegiatan produksinya dihentikan sementara.
Pengawasan dilakukan pada sarana peredaran langsung serta kanal daring bersama unit pelaksana teknis BPOM di berbagai daerah. Dari total temuan, terdapat empat kosmetik impor tanpa nomor notifikasi atau ilegal.
Sebanyak lima produk dibuat berdasarkan kontrak produksi, sedangkan dua lainnya merupakan kosmetik lokal tanpa nomor notifikasi atau ilegal. Seluruh produk kemudian menjalani pengujian laboratorium untuk memastikan aspek keamanannya.
Hasil uji menunjukkan adanya kandungan merkuri, asam retinoat, mometason furoat, pewarna merah K3, dan pewarna merah K10. Bahan-bahan tersebut termasuk zat berbahaya atau bahan yang dilarang dalam produk kosmetik.
Risiko Bahan Berbahaya
Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan bahwa penggunaan merkuri dalam kosmetik dapat memicu bintik hitam, iritasi kulit, hingga kerusakan ginjal. Risiko ini menjadi perhatian karena produk kosmetik digunakan langsung pada bagian tubuh.
Asam retinoat juga dapat menyebabkan kulit kering dan rasa terbakar. Pada perempuan hamil, bahan ini berpotensi menimbulkan perubahan bentuk atau fungsi organ janin karena bersifat teratogenik.
Mometason furoat berisiko menyebabkan atrofi kulit atau penekanan sumbu hipotalamus-pituitari-adrenal. Sementara itu, pewarna merah K3 disebut memiliki potensi mutagenik dan bersifat karsinogenik berdasarkan hasil studi.
Pewarna merah K10 juga berpotensi menyebabkan kanker dan mengganggu fungsi hati. BPOM menegaskan bahwa setiap produk kosmetik harus memenuhi aspek keamanan, kemanfaatan, dan mutu sebelum diedarkan.
Pencabutan Izin dan Penertiban Peredaran
BPOM menindaklanjuti temuan tersebut dengan pencabutan izin edar dan penghentian sementara kegiatan. Tindakan itu meliputi penghentian produksi, distribusi, serta impor produk yang bermasalah.
Penertiban turut dilakukan terhadap fasilitas produksi dan sarana peredaran, termasuk retail, bersama UPT BPOM di seluruh Indonesia. Lembaga ini juga menelusuri rantai produksi dan distribusi untuk mengidentifikasi sumber persoalan serta mencegah produk serupa beredar kembali.
Peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau dilarang melanggar ketentuan bidang kesehatan. Pelanggaran tersebut dapat dikenai ketentuan Pasal 435 ayat (1) juncto Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Berdasarkan ketentuan itu, pelanggaran peredaran kosmetik dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar. BPOM menyatakan pengawasan tidak hanya dilakukan sebelum produk beredar, tetapi juga melalui pemantauan pasar, pengujian sampel, dan tindak lanjut atas pelanggaran.
Masyarakat diimbau menerapkan Cek KLIK sebelum membeli kosmetik, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa. Nomor izin edar perlu diverifikasi melalui kanal resmi BPOM, sementara produk dengan klaim berlebihan, hasil instan, asal-usul tidak jelas, atau harga tidak wajar perlu diwaspadai.
“Seluruh pelaku usaha harus senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku dan memastikan setiap produk yang diproduksi maupun diedarkan telah memenuhi aspek keamanan, kemanfaatan, dan mutu. BPOM tak segan menindak mereka yang melakukan pelanggaran,” tegas Taruna Ikrar.
Apabila menemukan kosmetik yang dicurigai ilegal atau mengandung bahan berbahaya, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan resmi. Laporan dapat disampaikan melalui HALOBPOM 1500533 dan unit layanan pengaduan konsumen di daerah.
