Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan MPR. Dengan langkah tersebut, proses pengisian jabatan wakil presiden pengganti harus dijalankan melalui mekanisme konstitusional di MPR.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi penerimaan surat itu setelah Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Muzani mengatakan Gibran datang untuk menyampaikan maksud pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dasar Aturan Pengisian Jabatan
Pemilihan wakil presiden pengganti tidak dilakukan melalui pemilihan umum ulang. Mekanisme tersebut mengacu pada UUD NRI 1945, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret, Sunny Ummul Firdaus, menegaskan pengisian jabatan itu bukan kewenangan sepihak presiden. Presiden mengusulkan calon, sedangkan MPR menjalankan kewenangan memilih berdasarkan konstitusi.
“Yang perlu dipahami bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden bukan merupakan kewenangan sepihak Presiden dan bukan pula melalui pemilihan umum ulang,” kata Sunny. Ia menambahkan, “Presiden berwenang mengusulkan calon, sedangkan MPR menjalankan kewenangan pemilihan berdasarkan konstitusi.”
Presiden Mengajukan Dua Nama
Tahapan pergantian dimulai setelah MPR mengirimkan surat pemberitahuan kepada presiden mengenai kekosongan jabatan. Presiden kemudian wajib mengajukan dua nama calon wakil presiden berikut kelengkapan persyaratannya.
Dua nama itu harus diajukan paling lambat 14 hari sebelum sidang MPR diselenggarakan. Setiap calon menyampaikan kesiapan pencalonan sebelum MPR melakukan pemilihan dengan dasar suara terbanyak.
“Kedua calon menyampaikan kesiapan pencalonan, kemudian MPR melakukan pemilihan berdasarkan suara terbanyak,” ungkap Sunny. Ketentuan tersebut menempatkan presiden pada tahap pengusulan, bukan sebagai pihak yang menentukan calon terpilih.
Kuorum Menentukan Keabsahan Sidang
Sidang MPR untuk memilih wakil presiden pengganti harus memenuhi syarat kehadiran anggota. Berdasarkan Pasal 63 huruf c UU MD3 dan Pasal 99 huruf c Tata Tertib MPR, sidang sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50 persen ditambah satu dari jumlah anggota MPR.
Apabila kuorum tidak terpenuhi, sidang harus ditunda. Namun, penundaan tidak menghapus kewajiban MPR untuk menyelenggarakan pemilihan paling lambat 60 hari sejak jabatan wakil presiden kosong.
Sunny menjelaskan kegagalan memenuhi kuorum tidak dapat menghentikan proses yang diperintahkan konstitusi. “Namun, kegagalan memenuhi kuorum (kuota forum) tidak menghapus kewajiban konstitusional MPR untuk menyelenggarakan pemilihan wakil presiden paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan,” ucapnya.
Jika Perolehan Suara Imbang
Pemungutan suara dapat menghasilkan jumlah suara yang sama bagi kedua calon. Dalam keadaan itu, MPR menggelar satu kali pemilihan ulang untuk menentukan wakil presiden terpilih.
Pasal 46 ayat (6) UU MD3 dan Pasal 140 ayat (3) Tata Tertib MPR tidak mengatur batas waktu khusus dalam jam atau hari untuk pemilihan ulang. Meski begitu, pelaksanaannya tetap harus mematuhi batas 60 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
“Jadi tidak ada tenggat khusus pemilihan ulang yang diatur secara eksplisit, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan kewajiban konstitusional penyelenggaraan sidang dalam 60 hari,” ujar Sunny. Batas tersebut menjadi penanda utama agar kekosongan jabatan tidak berlangsung melampaui ketentuan konstitusi.
Setelah MPR menetapkan calon terpilih, proses dilanjutkan melalui Ketetapan MPR dan pelantikan. Tahap itu merujuk antara lain pada Pasal 47 dan Pasal 49 UU MD3 serta Pasal 141 dan 142 Tata Tertib MPR.
Pelantikan tidak memerlukan persetujuan presiden setelah MPR menetapkan pemenangnya. “Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon, sedangkan kewenangan memilih dan melantik Wakil Presiden pengganti berada pada MPR,” tutur Sunny.
