Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Indonesia pada Kamis, 12 November 2026. Keputusan tersebut mendapat perhatian Reuters, Associated Press, dan ABC News karena berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan serta dinamika politik nasional.
Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan juga kepada Presiden Prabowo Subianto. Pimpinan parlemen selanjutnya dijadwalkan membahas langkah yang akan ditempuh setelah surat itu diterima.
Polemik Kelayakan dan Dokumen Pendidikan
Associated Press menempatkan pengunduran diri Gibran dalam konteks pertanyaan mengenai kelayakannya sebagai wakil presiden. Media itu melaporkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung pada bulan sebelumnya mempersoalkan dokumen pendidikan luar negeri yang digunakan dalam pencalonannya.
Menurut AP, dokumen tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan pencalonan dalam pemilu. Perkara itu kemudian berkembang ke ranah politik setelah 120 anggota DPR dari delapan partai mengajukan petisi kepada pimpinan DPR pada Rabu, 11 November 2026.
Petisi tersebut dapat memulai proses parlemen yang berpotensi mengarah pada pemakzulan. Berdasarkan mekanisme yang dijelaskan AP, DPR dapat membentuk panitia khusus untuk memeriksa dugaan pelanggaran konstitusi terkait persyaratan pencalonan wakil presiden.
Apabila DPR menilai ada dasar yang cukup, lembaga itu dapat meminta Mahkamah Konstitusi menilai apakah pelanggaran konstitusi telah terjadi. AP juga menyebut kekosongan jabatan wakil presiden tidak otomatis memicu pemilihan umum baru.
Dalam kondisi jabatan wakil presiden kosong, MPR memilih pengganti dari dua kandidat yang diajukan presiden. Proses tersebut harus dilaksanakan dalam waktu 60 hari.
AP turut melaporkan bahwa Gibran telah menawarkan pengunduran diri kepada Prabowo dalam pertemuan pada Selasa, 10 November 2026. Langkah itu disebut sebagai upaya untuk menghindari kontroversi politik berkepanjangan, meski seorang menteri kabinet mengatakan Prabowo meminta Gibran membela diri.
Reuters Soroti Hubungan Prabowo dan Jokowi
Reuters menilai pengunduran diri tersebut juga perlu dilihat dalam konteks hubungan Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo yang disebut semakin retak. Gibran sebelumnya terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo dalam Pemilihan Presiden 2024.
Proses pencalonan Gibran saat itu diwarnai tuduhan bahwa Jokowi memengaruhi putusan pengadilan yang mengubah aturan pemilihan. Perubahan tersebut memungkinkan putranya maju sebagai calon wakil presiden.
Reuters juga menyoroti tekanan yang dihadapi pemerintahan Prabowo melalui sejumlah persoalan pada program politik andalan dan keraguan mengenai pengelolaan ekonomi. Media itu mencatat sentimen investor melemah di tengah perhatian terhadap rencana fiskal pemerintah dan arah kebijakan yang lebih luas.
Di tengah perkembangan tersebut, Jokowi menyatakan tetap mendukung pemerintahan Prabowo. “Kami akan terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama program-program yang melayani kepentingan masyarakat luas,” kata Jokowi kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah.
Potensi Akhir Aliansi Politik
ABC News memandang mundurnya Gibran berpotensi menandai berakhirnya aliansi politik antara Prabowo dan Jokowi. Media Australia itu mengingatkan bahwa Jokowi sebelumnya mendukung Prabowo dengan mengizinkan Gibran maju mendampinginya setelah keduanya pernah menjadi rival politik.
ABC News juga mengaitkan situasi tersebut dengan penyelidikan dugaan penyadapan terhadap presiden dan sejumlah tokoh lain. Pekan sebelumnya, mantan Kepala Kepolisian RI bersama sejumlah perwira tinggi polisi ditahan terkait dugaan tersebut.
Media itu menguraikan bahwa dokumen pendidikan Gibran dipersoalkan karena dinilai bukan ijazah kelulusan, melainkan surat pendukung dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Surat itu disebut diterbitkan berdasarkan Certificate of Attendance dan transkrip akademik dari UTS College di Sydney, Australia, yang sebelumnya dikenal sebagai UTS Insearch.
ABC News melaporkan Mahkamah Konstitusi pada Oktober tidak menemukan bukti kuat bahwa Gibran memiliki ijazah SMA yang disyaratkan untuk maju dalam pemilihan. Setelah itu, Mahkamah Agung memutuskan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diperolehnya tidak sah.
Selain persaingan elite dan persoalan kelayakan jabatan, ABC News turut menyoroti demonstrasi yang terjadi di sejumlah kota di Indonesia. Aksi tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan penanganan kebakaran hutan.
