Sultan Ibrahim Iskandar menegaskan keputusan pengampunan bersyarat untuk Najib Razak tidak boleh dipertanyakan. Sikap itu muncul saat proses pemindahan mantan perdana menteri Malaysia tersebut ke tahanan rumah justru ditunda.
Penundaan itu menambah tekanan politik bagi pemerintahan Anwar Ibrahim. Pemerintah berada di antara titah raja, desakan UMNO, dan permintaan kepastian hukum dari Kantor Kejaksaan Agung Malaysia atau AGC.
Titah Raja dan Penundaan Pemindahan
Pada Sabtu (7/11), Sultan Ibrahim menyatakan keputusan pengampunan bersyarat tersebut “jelas, tegas, dan tidak ambigu”. Raja Malaysia juga menekankan bahwa keputusan itu tidak berkaitan dengan perkara lain yang menjerat Najib.
Istana menyatakan seluruh ketentuan dalam perintah pengampunan bersyarat telah dipenuhi. The Straits Times mengutip pernyataan istana yang menyebut, “Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam perintah pengampunan bersyarat tersebut, setiap argumen yang mempertanyakan keputusan itu sama saja dengan mengarah pada tindakan menentang titah Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong.”
AGC menghentikan proses pemindahan Najib pada Jumat (6/11). Lembaga itu meminta pengaturan tahanan rumah ditangguhkan sampai ada kejelasan hukum mengenai status hukumannya.
Rencana kepulangan Najib ke kediamannya di Kuala Lumpur semula dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama. Rencana itu batal beberapa jam setelah UMNO melunasi seluruh denda yang menjadi syarat pengampunan kerajaan.
Najib sempat keluar dari penjara untuk pemeriksaan gigi ketika persiapan pemindahan berlangsung. Sesudah itu, AGC meminta proses tahanan rumah dihentikan sementara.
Persoalan Denda dan Urutan Hukuman
AGC menegaskan tidak menentang keputusan raja terkait pengampunan Najib. Namun, lembaga tersebut meminta putusan pengadilan mengenai dampak pembayaran denda RM50 juta dalam perkara SRC International terhadap masa hukuman Najib saat ini.
SRC International merupakan anak perusahaan dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Nilai denda itu hampir setara Rp300 miliar sebagaimana disebut dalam perkara yang menjerat Najib.
Jika pembayaran denda dinilai mengakhiri hukuman saat ini, Najib akan otomatis mulai menjalani hukuman dalam perkara lain. Perkara itu berupa kasus pencucian uang dan korupsi 1MDB dengan vonis 15 tahun penjara.
Pengadilan Tinggi sebelumnya memerintahkan agar hukuman 1MDB dijalankan setelah hukuman SRC selesai. Najib sudah mengajukan banding, tetapi Pengadilan Tinggi menolak permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman pada 14 Oktober.
Apabila hukuman SRC masih berlaku, Najib dapat menjalani sisa masa tahanan di rumah hingga Agustus 2028. Setelah itu, hukuman terpisah dalam perkara 1MDB akan mulai dijalankan.
Tekanan Politik untuk Anwar
UMNO, yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Anwar, mendesak keputusan Dewan Pengampunan segera dilaksanakan. Partai itu meminta izin tahanan rumah bagi Najib dijalankan tanpa penundaan lebih lanjut.
Polemik bermula dari pengampunan yang diberikan Sultan Ibrahim pada September lalu. Pengampunan itu membuka peluang bagi Najib untuk menjalani sisa hukuman dalam salah satu perkara korupsi di rumah.
Perbedaan tafsir mengenai pembayaran denda dan urutan pelaksanaan hukuman kini menjadi inti sengketa. Situasi tersebut membuat pelaksanaan pengampunan Najib menjadi isu sensitif di tengah hubungan pemerintah, UMNO, AGC, dan istana.
