Sultan Ibrahim Iskandar mengeluarkan peringatan keras setelah rencana pemindahan Najib Razak dari Penjara Kajang ke tahanan rumah ditunda. Penundaan itu terjadi meski UMNO telah membayar denda RM50 juta yang menjadi salah satu syarat pengampunan bersyarat.
Istana menegaskan pengampunan tersebut sudah jelas dan tidak terkait perkara lain yang masih menjerat Najib. Pemerintah melalui Kejaksaan Agung Malaysia atau AGC, sebaliknya, meminta kepastian hukum sebelum pemindahan dijalankan.
Rencana kepulangan Najib ke kediamannya di Kuala Lumpur batal pada Jumat (6/11). Sebelumnya, ia sempat keluar dari Penjara Kajang untuk menjalani pemeriksaan gigi sebelum akhirnya kembali ke penjara.
AGC meminta penangguhan karena masih ada persoalan hukum yang perlu diselesaikan dalam perkara lain. Langkah itu memicu ketegangan antara pihak istana, lembaga penegak hukum, serta partai-partai dalam pemerintahan Anwar Ibrahim.
Penegasan Sultan Ibrahim
Pada Jumat (7/11), Sultan Ibrahim menyampaikan peringatan setelah pelaksanaan pemindahan Najib tertunda. Istana meminta agar tidak ada pihak yang mempertanyakan keputusan pengampunan bersyarat itu.
Menurut pernyataan istana yang dikutip The Straits Times, keputusan tersebut “jelas, tegas, dan tidak ambigu, serta tidak berkaitan dengan kasus-kasus Najib lainnya.” Istana juga menilai perdebatan setelah seluruh syarat dipenuhi dapat dipandang sebagai tindakan menentang titah Yang di-Pertuan Agong.
Pengampunan bersyarat itu diberikan pada 18 September. Keputusan tersebut memungkinkan Najib menjalani sisa hukuman perkara SRC International di tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028.
Status Hukuman yang Dipersoalkan
Najib telah dipenjara sejak Agustus 2022 setelah dinyatakan bersalah menggelapkan RM42 juta dari SRC International, anak perusahaan dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Dalam perkara itu, ia awalnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda RM210 juta.
Pengampunan kerajaan pada 2024 memangkas hukumannya menjadi enam tahun penjara serta denda RM50 juta. Denda awal RM210 juta disebut setara Rp935 miliar, sedangkan denda setelah pengurangan disebut Rp223 miliar.
Persoalan menjadi lebih rumit karena Najib juga dijatuhi hukuman terpisah selama 15 tahun penjara pada Desember 2025 dalam perkara korupsi dan pencucian uang 1MDB. Hukuman itu diperintahkan untuk dijalankan setelah masa hukuman perkara SRC International selesai.
Najib telah mengajukan banding, tetapi Pengadilan Tinggi menolak permohonannya untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman pada 14 Oktober. Karena itu, AGC meminta pengadilan menjelaskan apakah pembayaran denda RM50 juta membuat hukuman SRC berakhir secara hukum atau hanya memenuhi syarat tahanan rumah.
Jika hukuman SRC masih berlaku, Najib dapat menjalani sisa masa tahanan di rumah sampai Agustus 2028 sebelum menjalani hukuman perkara 1MDB. Namun jika hukuman SRC dianggap selesai, hukuman 15 tahun dalam perkara 1MDB berpotensi langsung berlaku sehingga ia tetap berada di penjara.
Tekanan untuk Pemerintahan Anwar
AGC menyatakan tidak menentang keputusan Sultan Ibrahim, tetapi menilai kejelasan pengadilan diperlukan agar pengampunan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Sikap ini berseberangan dengan UMNO yang mendesak pemindahan Najib segera dilakukan.
Sekretaris Jenderal UMNO Asyraf Wajdi Dusuki mengatakan dekrit raja dapat mengindikasikan tindakan pembangkangan terhadap kerajaan. Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh juga menyatakan sayap pemuda partainya akan membuat laporan polisi terkait penundaan itu.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal DAP Anthony Loke sebelumnya menyatakan akan mundur dari jabatan Menteri Transportasi jika Najib kembali menjalani tahanan rumah. Anwar menyebut tidak setuju dengan keputusan UMNO membayar denda Najib, walau ia mengakui partai tersebut berhak melakukannya.
Perbedaan posisi itu menempatkan Anwar di antara tuntutan mitra koalisi dan proses hukum yang belum tuntas. UMNO terus mendorong pelaksanaan pengampunan, sementara AGC tetap menunggu kepastian soal status hukuman Najib.
