Kementerian Luar Negeri RI memastikan proses pemulangan warga negara Indonesia yang bergabung dengan militer Rusia dan ditangkap Ukraina akan berjalan sesuai prosedur. Pemeriksaan terhadap kontrak yang telah ditandatangani menjadi salah satu tahapan utama sebelum pemulangan dapat dilakukan.
Direktur Pelindungan WNI Kemenlu, Heni Hamidah, mengatakan pemerintah perlu memastikan langkah tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku di Rusia. Pemeriksaan juga diperlukan untuk mengetahui apakah masih ada ikatan kontrak yang menahan WNI terkait di negara tersebut.
Prosedur Pemulangan WNI
“Kami akan cek dulu kontrak-kontrak yang sudah mereka tandatangani agar sedapat mungkin tidak melanggar aturan setempat sebelum dapat memulangkan mereka,” kata Heni di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Kemenlu akan berkoordinasi dengan otoritas terkait di dalam dan luar negeri selama proses itu berlangsung.
Apabila pemulangan memungkinkan dilakukan, para WNI harus dipastikan telah terbebas dari ikatan kontrak yang berlaku di Rusia. KBRI di Kyiv dan Moskwa juga diminta terus mengutamakan pelindungan serta pemenuhan hak WNI dalam proses tersebut.
Juru Bicara Kemenlu Yvonne Mewengkang menegaskan Indonesia menangani persoalan WNI yang bergabung dengan tentara Rusia secara serius. Kemenlu akan melanjutkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menjamin keselamatan warga Indonesia yang terlibat.
“Kami akan memastikan pelindungan WNI yang bersangkutan dilakukan sesuai hukum yang berlaku,” kata Yvonne. Pemerintah juga kembali mengingatkan masyarakat agar memeriksa keabsahan setiap tawaran kerja di luar negeri, terutama di negara yang sedang mengalami konflik.
Kasus Sukamto Ayok
Perhatian terhadap persoalan ini menguat setelah Sukamto Ayok, warga Kota Blitar, Jawa Timur, menjadi tawanan perang asal Indonesia yang ditangkap pasukan Ukraina. Pria berusia 49 tahun itu diduga awalnya direkrut melalui tawaran pekerjaan sipil di bidang konstruksi di Rusia.
Setelah tiba di Rusia, Sukamto disebut diminta menandatangani kontrak militer dan kemudian dikirim ke medan perang. Proyek Pemerintah Ukraina, Hochu zhit atau “Saya mau hidup”, menyatakan Sukamto ditangkap setelah kelompoknya tercerai-berai akibat serangan drone Ukraina di wilayah Zaporizhzhia.
Menurut laporan yang dikutip The Guardian, penangkapan itu terjadi dalam konteks meningkatnya dugaan perekrutan warga Indonesia untuk bertempur bersama militer Rusia. Hochu zhit mencatat 283 WNI direkrut untuk membela Rusia melawan Ukraina selama sembilan bulan pertama 2026.
Angka tersebut disebut meningkat tajam dibandingkan tiga tahun sebelumnya, ketika jumlah perekrutan WNI dilaporkan tidak lebih dari 10 orang. Dalam laporan terpisah, proyek itu juga menyebut sedikitnya 292 WNI telah direkrut Rusia berdasarkan data yang mereka miliki.
Pemerintah Indonesia sebelumnya telah meminta Moskwa mengambil langkah agar tidak ada WNI direkrut ke dalam militer Rusia maupun posisi lain yang terkait kegiatan militer. Kemenlu mengimbau masyarakat untuk tidak menerima tawaran pekerjaan dengan imbalan tidak wajar dan tidak menandatangani kontrak yang belum dipahami.
