Gibran Rakabuming Raka menjadi pusat dinamika politik dalam 48 jam terakhir setelah polemik dokumen pendidikannya masuk ke jalur hukum dan parlemen. Di tengah proses tersebut, muncul informasi bahwa ia menyampaikan niat mundur dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Perkembangan berikutnya datang pada Rabu, 11 November 2026, ketika Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri itu. Budi Arie juga menyatakan surat pengunduran diri telah diserahkan langsung kepada Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
DPR Mengumpulkan Dukungan Lintas Fraksi
Sebelum kabar surat pengunduran diri mengemuka, sejumlah anggota DPR telah menggalang dukungan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik Gibran. Pada Selasa, 10 November 2026, anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota dewan telah menandatangani usulan tersebut.
Jumlah dukungan kemudian meningkat menjadi 120 anggota pada Rabu. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan tanda tangan itu berasal dari anggota delapan fraksi di DPR.
Dukungan tersebut terdiri atas 14 anggota PDIP, 11 anggota Golkar, 11 anggota Gerindra, dan 19 anggota NasDem. Selain itu, terdapat 18 anggota PKB, 28 anggota PKS, satu anggota PAN, serta 18 anggota Demokrat.
Saan menyatakan jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan minimal pengajuan Hak Menyatakan Pendapat. “Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” ujarnya.
Usulan itu akan diproses melalui rapat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah sebelum dibawa ke rapat paripurna. Agenda rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026, mencantumkan pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR.
Pertemuan Prabowo dan Gibran
Pada Selasa pagi, Gibran bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta selama sekitar dua setengah jam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri.
Prasetyo mengatakan pembicaraan turut membahas dinamika putusan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran. Ia juga meluruskan bahwa Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut.
Dalam keterangannya setelah pertemuan, Gibran menyatakan ingin menyelesaikan polemik melalui jalur hukum. Ia mengatakan Prabowo menyarankan dirinya tetap menghadapi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan membawa dokumen pendidikan dari sekolah dasar hingga sarjana.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” kata Gibran. Ia juga menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
Mekanisme Politik Tetap Berjalan
Kapoksi PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyatakan proses politik di parlemen tetap berjalan meski terdapat niat pengunduran diri. Menurut dia, proses hukum yang ditempuh Gibran dan mekanisme politik DPR berada dalam koridor berbeda.
Khozin menilai Hak Menyatakan Pendapat merupakan kewenangan konstitusional DPR, bukan bentuk penzaliman terhadap Gibran. Ia mengatakan dorongan penggunaan hak tersebut bertujuan mengakhiri polemik dokumen pendidikan yang terus berkembang.
Polemik ini berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang menjadi salah satu syarat pencalonannya pada Pemilu 2024. Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 disebut menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal.
Keterangan Budi Arie mengenai penyerahan surat di Halim memperkuat perkembangan terbaru mengenai status jabatan Gibran. Namun, proses di DPR dan langkah hukum yang telah disampaikan Gibran masih menjadi bagian dari dinamika yang berjalan.
