Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai regulasi sertifikasi halal di Indonesia memiliki cakupan lebih luas dan proses lebih rumit dibandingkan Malaysia serta sejumlah negara lain. Aturan tersebut mencakup hampir seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.
Menurut Wijayanto, luasnya cakupan kewajiban itu berpengaruh terhadap biaya yang harus ditanggung dalam proses sertifikasi. Peran pemerintah juga menjadi lebih besar karena pelaksanaan kebijakan melibatkan banyak unsur.
“Jadi kita itu yang di-cover terlalu banyak, biayanya mahal. Tetapi juga peran pemerintah tinggi,” kata Wijayanto di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Malaysia menerapkan kewajiban sertifikasi halal terutama pada produk makanan dan makanan ringan. Untuk kategori produk lain, sertifikasi halal di negara tersebut bersifat sukarela.
Perbedaan pendekatan itu menjadi perhatian karena pelaku usaha menghadapi kebutuhan penyesuaian yang berbeda di setiap negara. Di Indonesia, cakupan regulasi yang lebar membuat proses penerapan jaminan halal memerlukan koordinasi lintas lembaga.
Wijayanto menyebut sejumlah kementerian dan lembaga terlibat dalam penyusunan maupun penerapan kebijakan jaminan produk halal. Kondisi ini dapat membuat koordinasi menjadi lebih kompleks dalam pelaksanaan di lapangan.
“Di Indonesia jaminan produk halal ini regulasinya lebar, dalam, dan rumit,” ujarnya. Ia menilai kompleksitas tersebut perlu diperhatikan agar tujuan perlindungan konsumen tetap berjalan tanpa menambah beban yang tidak perlu.
Sejumlah negara lain, menurut Wijayanto, memakai pendekatan yang lebih fleksibel dalam mengelola sertifikasi halal. Mereka dapat mengakui sertifikat dari lembaga halal luar negeri yang telah dinilai kredibel.
Skema pengakuan tersebut memungkinkan pemerintah tidak mengulang seluruh tahapan pemeriksaan atas produk impor. Produk yang telah memiliki sertifikat dari lembaga yang diakui dapat diproses dengan mekanisme yang lebih sederhana.
Wijayanto mengatakan Indonesia dapat mempelajari mekanisme pengakuan sertifikasi dari negara lain. Langkah itu dinilai dapat membantu menyederhanakan proses tanpa mengabaikan jaminan halal bagi masyarakat.
“Kalau semuanya ingin kita kerjakan sendiri, mungkin kita enggak cukup dan hasilnya belum tentu baik,” kata dia. Pernyataan itu menyoroti kebutuhan pengaturan yang tetap menjaga kredibilitas pemeriksaan sekaligus mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan.
Ia juga menekankan bahwa jaminan produk halal seharusnya ditempatkan sebagai layanan publik. Kebijakan tersebut, menurutnya, tidak semestinya dipandang sebagai instrumen untuk menambah penerimaan negara.
“Jadi ini bukan sumber revenue. Tetapi ini sumber penerimaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menjalankan operasionalnya,” ujarnya.
Pelaku usaha perlu dilibatkan dalam penyempurnaan regulasi karena menjadi pihak yang terdampak langsung oleh kewajiban sertifikasi. Wijayanto juga mengusulkan penundaan implementasi untuk memberi waktu persiapan serta menyederhanakan aturan yang berlaku.
Ia menilai kebijakan jaminan produk halal harus dirancang dengan mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha. Pertimbangan itu mencakup dampak biaya serta daya saing ekonomi dalam penerapan aturan.
