Ombudsman menemukan pemanfaatan kuota Sertifikasi Halal Gratis atau SEHATI masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Lima kelompok wilayah di luar dua pulau tersebut baru menyerap 57.590 dari total 171.833 kuota yang dialokasikan.
Jumlah itu setara dengan penyerapan sekitar 33,5%. Kondisi tersebut berbeda dengan Jawa dan Sumatera yang telah memanfaatkan 873.743 kuota dari alokasi 919.058 kuota, atau sekitar 94%.
Alokasi bagi Jawa dan Sumatera mencakup sekitar 84% dari seluruh kuota nasional. Ketimpangan antara besarnya kuota dan tingkat pemanfaatan di berbagai wilayah menjadi perhatian Ombudsman.
Kepala Keasistenan Utama VII Ombudsman, Diah Suryaningrum, mengatakan penyerapan yang rendah perlu ditelusuri lebih jauh. Ombudsman ingin mengetahui apakah hambatan muncul karena jumlah pelaku usaha yang terbatas, kuota yang kurang memadai, atau jumlah pendamping yang belum mencukupi.
“Apakah memang ada secara pelaku usahanya yang memang sedikit atau memang sedikit itu karena memang enggak ada kuota, kuotanya terbatas atau memang misalnya jumlah pendampingnya terbatas,” kata Diah di Kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Maluku dan Papua menjadi wilayah yang mendapat porsi kuota sangat kecil. Kedua wilayah itu hanya memperoleh sekitar 1,5% dari total kuota SEHATI.
Kendala Akses bagi UMK
Ombudsman juga menilai pelaksanaan sertifikasi halal masih menghadapi sejumlah hambatan teknis dan pendampingan. Kesiapan sistem serta ketersediaan Pendamping Proses Produk Halal atau PPH menjadi faktor yang perlu diperkuat.
Pelaku usaha mikro dan kecil masih menghadapi kesulitan dalam memahami prosedur pengajuan. Mereka juga perlu melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikasi halal.
Ombudsman mendorong BPJPH memperluas sosialisasi agar layanan sertifikasi lebih mudah dijangkau pelaku UMK. Pemerintah daerah diharapkan ikut mengoptimalkan jejaring dinas terkait untuk menyebarkan informasi dan membuka akses layanan.
Pelibatan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pameran UMKM serta kerja sama dengan BUMD dan BUMN. Langkah ini diharapkan membantu menjangkau pelaku usaha di wilayah dengan pemanfaatan kuota yang masih rendah.
“Jadi kami berharap BPJPH mungkin bisa memperkuat sosialisasi dan juga memperluas akses teman-teman UMKM untuk mudah mendapatkan sertifikatnya,” tutur Diah.
Masa Penahapan hingga 2028
Di tengah persoalan pemerataan, pemerintah memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk dan layanan hingga 2028. Kebijakan itu ditujukan untuk memberi tambahan waktu bagi pelaku usaha sekaligus menyiapkan ekosistem halal nasional.
Untuk UMK, masa penahapan bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan diperpanjang hingga 17 Oktober 2028. Kewajiban untuk produk jasa terkait makanan, minuman, dan hasil sembelihan, selain jasa penyembelihan, mulai berlaku pada 18 Oktober 2028.
Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan dari luar negeri juga dijadwalkan wajib bersertifikat halal mulai 18 Oktober 2028. Pemerintah mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal untuk kategori tersebut.
Tambahan waktu juga diberikan kepada kategori seperti obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, dan beberapa barang gunaan. Batas penahapannya disesuaikan hingga 17 Oktober 2028.
Adapun obat bebas dan obat bebas terbatas memiliki masa penahapan hingga 17 Oktober 2029. Obat keras yang dikecualikan psikotropika tetap mengikuti jadwal hingga 17 Oktober 2034.
Pemerintah menegaskan penyesuaian jadwal tidak menghapus kewajiban sertifikasi halal. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga perlindungan konsumen, kelancaran perdagangan, dan kesiapan industri dalam memenuhi ketentuan yang berlaku.
