Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai haram melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Ketetapan itu mencakup seluruh mata rantai peredaran, mulai dari produksi, perdagangan, hingga penggunaan rokok elektrik.
Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) merespons putusan tersebut dengan meminta keberlangsungan ekosistem rokok elektronik legal tetap dijaga di Indonesia. APVI mendorong penguatan tata niaga dan pengawasan peredaran secara ketat dibandingkan pelarangan menyeluruh.
Permintaan Pembedaan Produk Legal dan Penyalahgunaan
APVI menilai pembedaan antara usaha yang mematuhi ketentuan dan penyalahgunaan vape perlu menjadi perhatian utama. Langkah itu dinilai penting untuk meminimalkan penggunaan vape untuk narkotika tanpa menyamaratakan seluruh produk rokok elektrik.
Ketua Umum APVI Budiyanto mengatakan penyamaan vape legal dengan penyalahgunaan narkotika berpotensi menimbulkan persepsi keliru. Menurutnya, pelaku usaha legal dapat ikut terdampak meski telah menjalankan kegiatan sesuai aturan.
“Apabila produk legal terus keliru diasosiasikan dengan narkotika padahal ini penyalahgunaan, maka pelaku usaha legal yang mematuhi aturan ikut menanggung dampaknya,” ujar Budiyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Ia memandang kekeliruan tersebut dapat menciptakan ketidakpastian bagi industri rokok elektronik dalam jangka menengah. Tekanan terhadap pelaku usaha, menurut APVI, tidak hanya berkaitan dengan kegiatan perdagangan, tetapi juga dapat meluas ke sejumlah aspek ekonomi.
Dampak bagi Investasi dan Tenaga Kerja
Budiyanto menyebut dampak dari mispersepsi yang meluas dapat menjangkau investasi, lapangan kerja, dan penerimaan negara. APVI menilai pelaku usaha yang selama ini mematuhi ketentuan berisiko menanggung konsekuensi dari penyalahgunaan yang dilakukan pihak lain.
“Jika mispersepsi tersebut meluas, dampaknya dapat menjangkau investasi, lapangan kerja, dan penerimaan negara,” ujar Budiyanto.
Menurut APVI, ukuran efektivitas kebijakan tidak semata-mata terletak pada luasnya pembatasan yang diberlakukan. Kebijakan perlu dinilai dari kemampuannya mencegah penyalahgunaan, melindungi masyarakat, serta menindak pihak yang terbukti terlibat dalam peredaran narkotika.
Asosiasi itu juga berharap penataan industri vape legal tetap dilakukan secara proporsional. Pengaturan yang jelas dinilai dapat membantu menjaga kepastian bagi pelaku usaha sembari mendukung upaya pemberantasan narkotika.
APVI menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam pemberantasan narkotika. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat diarahkan pada pengawasan peredaran dan penindakan terhadap penyalahgunaan tanpa mengabaikan kegiatan usaha yang berjalan sesuai ketentuan.
