Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyetujui penambahan kuota solar subsidi atau Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) sebesar 7,8 persen pada 2026. Alokasi solar subsidi naik dari 18,64 juta kiloliter menjadi 20,27 juta kiloliter.
Di sisi lain, kuota Pertalite atau Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) tetap ditetapkan sebesar 29,26 juta kiloliter hingga akhir tahun. BPH Migas menilai alokasi tersebut masih dapat memenuhi kebutuhan melalui pengaturan pola distribusi.
Konsumsi Solar Melampaui Proyeksi
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan tambahan kuota diperlukan karena konsumsi masyarakat meningkat seiring peralihan dari BBM nonsubsidi. Perbedaan harga disebut mendorong pergeseran konsumsi ke solar subsidi.
“Karena situasi volume konsumsi masyarakat meningkat karena adanya disparitas harga, karena shifting, pemerintah sudah menyetujui dengan tambahan kurang lebih sekitar 7,8 persen,” ujar Wahyudi dalam rapat kerja dengan Komite II DPD RI. Tambahan alokasi tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Realisasi penyaluran solar subsidi mencapai 88,02 persen hingga 31 Oktober 2026. Capaian itu berada di atas proyeksi realisasi normal sebesar 83 persen pada periode yang sama.
Menurut Wahyudi, penyaluran solar subsidi telah melampaui kuota di 30 provinsi. Kondisi tersebut terutama terjadi di daerah yang memiliki aktivitas pertambangan dan perkebunan.
“Per provinsi. untuk Solar ini 30 provinsi itu overkuota semua. Dan jumlahnya signifikan, dan rata-rata daerah tambang, sama perkebunan ya,” ungkapnya. Tingginya penyerapan di sejumlah wilayah menjadi salah satu dasar penyesuaian alokasi nasional.
Pertalite Cukup dengan Pengaturan Distribusi
Penyaluran Pertalite tercatat mencapai 83,22 persen. Walaupun konsumsi mengalami kenaikan, BPH Migas memperkirakan kuota 29,26 juta kiloliter masih mencukupi sampai akhir 2026.
Wahyudi menyebut kenaikan konsumsi Pertalite terutama berasal dari peralihan pengguna Pertamax ke Pertalite. Berbeda dari solar subsidi, kondisi penyaluran Pertalite yang melampaui alokasi hanya terjadi di delapan provinsi.
“Kalau untuk Pertalite, memang murni shifting dari Pertamax pindah ke Pertalite, ya,” kata Wahyudi. Ia menambahkan jumlah provinsi yang mengalami kelebihan kuota Pertalite jauh lebih sedikit dibandingkan solar subsidi.
BPH Migas telah memberi keleluasaan kepada Pertamina untuk mengalihkan alokasi BBM antardaerah. Pengalihan dapat dilakukan dari kabupaten, kota, atau provinsi dengan alokasi berlebih ke wilayah yang membutuhkan tambahan pasokan.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk merespons perubahan kebutuhan masyarakat di tiap wilayah. Pengaturan penyediaan dan distribusi diharapkan dapat mencegah antrean BBM pada daerah dengan konsumsi yang meningkat.
