Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU bagi pekerja pada akhir 2026. Setiap penerima yang memenuhi ketentuan akan memperoleh total bantuan Rp 900.000.
BPJS Ketenagakerjaan meminta calon penerima segera melakukan pengkinian data sebelum 14 November 2026. Pembaruan data dapat dilakukan secara daring melalui portal resmi BPJS Ketenagakerjaan atau aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).
Ketentuan BSU 2026 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 yang ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Bantuan diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026.
Total Rp 900.000 tersebut dibayarkan sekaligus kepada penerima yang lolos verifikasi. Periode tiga bulan itu merupakan dasar perhitungan bantuan dan bukan jadwal dana masuk ke rekening.
Kementerian Ketenagakerjaan belum mengumumkan tanggal pasti pencairan BSU 2026. Karena itu, pekerja perlu membedakan informasi mengenai periode bantuan dengan jadwal penyaluran dana.
Calon penerima BSU 2026 harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Peserta juga harus aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan kategori Peserta Penerima Upah sampai Agustus 2026.
Batas gaji penerima adalah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sesuai upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten/kota. Acuan penghasilan menggunakan gaji terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, termasuk upah pokok dan tunjangan tetap.
- Pekerja diprioritaskan apabila tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan pada periode sebelum penyaluran BSU.
- Penerima tidak boleh berstatus sebagai aparatur sipil negara, prajurit TNI, atau anggota Polri.
- Di wilayah dengan UMK lebih dari Rp 3,5 juta, batas gaji mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
- Wilayah yang tidak menetapkan UMK menggunakan UMP sebagai acuan dengan pembulatan yang sama.
Pengkinian dapat dimulai melalui portal bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Pekerja perlu memasukkan NIK, nama lengkap sesuai KTP, dan tanggal lahir pada tahap pemeriksaan data.
- Ambil atau unggah foto diri dengan wajah jelas, tidak buram, dan tidak tertutup masker maupun penghalang lain.
- Unggah foto KTP yang tulisannya terlihat jelas dan dapat dibaca.
- Lengkapi nama ibu kandung, nomor HP aktif, e-mail aktif, serta provinsi dan kabupaten atau kota lokasi kantor bekerja.
- Pilih bank, lalu isi nama pemilik dan nomor rekening pada bagian data rekening.
- Centang pernyataan bahwa data yang disampaikan sudah benar, kemudian pilih tombol kirim data.
Alternatif lain tersedia melalui aplikasi JMO yang dapat diunduh di Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Pada halaman login, pengguna dapat memilih menu “Pengkinian BSU” untuk memulai proses.
Data yang diminta dalam aplikasi meliputi identitas sesuai KTP, foto diri, foto KTP, informasi pribadi, dan rekening bank. Setelah seluruh data diisi, pengguna perlu mencentang pernyataan kebenaran data sebelum menekan tombol kirim.
Pekerja sebaiknya menyiapkan KTP serta buku tabungan atau data rekening sebelum memulai pengkinian. Foto diri dan foto KTP yang diunggah dibatasi maksimal 500 KB.
Pencahayaan yang cukup membantu memastikan wajah dan informasi pada KTP terlihat jelas. Nama serta nomor rekening juga perlu sesuai dengan data pemilik rekening agar tidak menimbulkan kendala dalam proses verifikasi.
Kemnaker mengingatkan masyarakat agar hanya mengakses informasi dan layanan BSU melalui kanal resmi. Data pribadi seperti NIK, foto KTP, dan informasi rekening tidak boleh diberikan melalui tautan yang tidak terverifikasi.
Pengkinian data dilakukan melalui portal BSU BPJS Ketenagakerjaan dan aplikasi JMO, sedangkan perkembangan program dapat dipantau melalui laman BSU Kemnaker. Pekerja yang memenuhi syarat disarankan memperbarui data sebelum batas waktu 14 November 2026.
