Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan kerja sama publikasi dengan PT Rans Animasi Indonesia yang nilainya disorot mencapai Rp 14,69 miliar. KKP menyatakan kegiatan komunikasi publik itu dijalankan untuk menyampaikan kebijakan, program, dan capaian kinerja kepada masyarakat.
Perhatian terhadap kerja sama tersebut muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap belanja jasa publikasi dari dua kementerian kepada perusahaan tersebut. ICW menelusuri realisasi pengadaan kementerian dan lembaga melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Komunikasi Publik Multiplatform
Dalam keterangan pada Selasa (10/11/2026), Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP menyatakan menghargai perhatian serta masukan masyarakat. KKP menyebut masukan itu menjadi bahan evaluasi agar komunikasi publik berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
KKP menjelaskan strategi komunikasinya tidak hanya memakai influencer. Kementerian juga memanfaatkan media massa cetak, televisi, media digital, serta kanal komunikasi lain untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah.
“Strategi komunikasi KKP dilakukan secara multiplatform, tidak hanya melalui influencer, tetapi juga media massa baik cetak, televisi hingga media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah,” tulis KKP dalam rilis resminya. Pendekatan itu dikaitkan dengan kebutuhan menyampaikan Program Prioritas KKP yang memiliki cakupan nasional.
Dalam memilih mitra komunikasi, KKP mempertimbangkan luas jangkauan informasi kepada masyarakat. Pertimbangan tersebut mencakup jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens, dan persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia.
KKP menyatakan pelaksanaan kerja sama publikasi dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi. Pelaksanaannya disebut mengikuti ketentuan yang berlaku.
Kolaborasi dengan Kreator Konten
Kerja sama dengan PT Rans Animasi Indonesia disebut mencakup pemanfaatan jaringan distribusi serta kolaborasi dengan sejumlah kreator konten. KKP menilai setiap kreator memiliki karakteristik audiens dan tingkat engagement yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi.
Menurut KKP, berbagai mitra publikasi diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan preferensi konsumsi informasi yang tidak sama. Pesan mengenai kebijakan dan program prioritas diharapkan dapat disampaikan melalui pendekatan yang lebih relevan dan menjangkau audiens lebih luas.
KKP juga menegaskan komitmennya menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel. Kementerian menyatakan akan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Masukan publik menjadi bagian penting dalam evaluasi KKP untuk terus memperbaiki tata kelola komunikasi publik agar semakin tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas KKP. Pernyataan itu disampaikan di tengah sorotan atas efektivitas penggunaan anggaran untuk jasa publikasi.
Catatan ICW atas Pengadaan
ICW menyebut nilai total pengadaan jasa publikasi oleh dua kementerian melalui PT Rans Animasi Indonesia mencapai Rp 14.696.955.002 sepanjang 2024-2026. Kemendikbud Ristek melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya tercatat mengadakan lima paket pada 2024, sedangkan KKP mengadakan tiga paket pada 2025-2026.
Menurut ICW, kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia bermuara pada Raffi Ahmad, yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Pengadaan itu mencakup penayangan konten di kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
ICW juga mencatat adanya jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara. Organisasi tersebut mempertanyakan konsistensi kebijakan efisiensi anggaran, keterbukaan pengukuran manfaat belanja jasa kementerian, dan spesifikasi pengadaan yang dinilai berpotensi mengarah kepada penyedia tertentu.
Selain itu, ICW menilai penggunaan anggaran negara untuk membangun citra melalui figur populer perlu dipertanyakan apabila tidak berkaitan langsung dengan tugas, fungsi, dan rencana strategis kementerian. KKP menyatakan masukan publik akan menjadi bagian dari evaluasi tata kelola komunikasi publik.
