PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI membatalkan rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Kebutuhan tambahan armada akan diarahkan pada pengadaan rangkaian baru.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi belum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai perubahan rencana tersebut. Ia menyatakan perlu membahasnya bersama jajaran KAI sebelum mengambil sikap lebih lanjut.
Dudy mengaku belum bertemu dengan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
"Saya belum ketemu sama Dirut KAI," ujar Dudy. Pertemuan dengan Bobby dan jajaran KAI disebut akan segera dijadwalkan.
Kebutuhan Tambahan Rangkaian
Menurut Dudy, kebutuhan penambahan kereta perlu ditangani dalam waktu cepat. Pemerintah menilai ketersediaan rangkaian KRL menjadi kebutuhan yang mendesak.
"Secepatnya ya (akan menjadwalkan pertemuan), karena kita kan memang membutuhkan kereta secepatnya," tegas Dudy. Pembahasan dengan KAI diharapkan memperjelas langkah pemenuhan armada tersebut.
Sebelumnya, Bobby Rasyidin memastikan KAI tidak akan melanjutkan impor KRL bekas Jepang. Ia menegaskan pengadaan kereta untuk masyarakat harus menggunakan unit baru.
"Nggak ada, kita nggak impor bekas. Pokoknya buat rakyat harus yang baru," ujar Bobby di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026). Pernyataan itu menandai perubahan arah dari rencana impor rangkaian bekas.
Delapan Trainset Masuk Kategori Mendesak
KAI membutuhkan total 23 trainset untuk memenuhi kebutuhan armada KRL. Dari jumlah tersebut, delapan trainset masuk kategori mendesak.
Bobby mengatakan pengadaan seluruh 23 trainset baru akan dipercepat dalam jangka dua hingga tiga tahun. Percepatan itu mencakup kebutuhan mendesak sekaligus tambahan armada secara keseluruhan.
"Banyak, jadi ada 8 yang urgent kemudian total 23 trainset. Kita akan percepat 2 sampai 3 tahun 23 trainset baru," jelas Bobby.
Pasokan Dalam Negeri
Rangkaian kereta baru tersebut direncanakan dipasok oleh PT Industri Kereta Api (Persero). KAI juga tidak menutup peluang kerja sama dengan pihak luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pengadaan.
Pembatalan impor KRL bekas membuat pembahasan kebutuhan armada baru menjadi fokus berikutnya. Pertemuan antara Kementerian Perhubungan dan KAI akan menjadi bagian dari upaya mempercepat pemenuhan rangkaian yang diperlukan.
