Menteri Perdagangan Budi Santoso berharap rencana impor kereta rel listrik atau KRL bekas dari Jepang tidak perlu dilakukan. Ia menilai kebutuhan KRL Jabodetabek sebaiknya dipenuhi melalui produk dalam negeri yang telah tersedia.
Hingga Rabu, 14 Oktober 2026, belum ada pengajuan izin impor KRL bukan baru asal Jepang kepada Kementerian Perdagangan. Budi menyampaikan informasi itu saat ditemui di ICE BSD, Tangerang.
Belum Ada Pengajuan Izin
Budi menegaskan belum menerima pengajuan terkait impor KRL bekas tersebut. “Yang jelas sampai sekarang belum ada pengajuan, ya,” ujar Budi.
Menurut Budi, pemerintah masih menunggu jika nantinya terdapat pengajuan izin impor. Namun, ia menyatakan belum mengetahui perkembangan lebih lanjut mengenai rencana itu.
Ia berharap penggunaan KRL produksi nasional dapat menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan layanan kereta komuter. Pilihan tersebut dinilai lebih sesuai karena kapasitas produksi dalam negeri sudah ada.
“Kalau kami sih berharapnya ya produksi dalam negeri kan sudah ada. Jadi, saya berharap tidak ada impor bekas ya,” kata Budi.
Rencana Impor KRL Bekas
Rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk mengimpor KRL bekas dari Jepang sebelumnya mendapat dukungan dari Danantara. Dukungan itu diberikan dalam konteks pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik.
COO Danantara Dony Oskaria menyatakan pihaknya mendukung langkah yang dijajaki KAI selama diperlukan masyarakat. Ia menempatkan percepatan transportasi sebagai bagian dari kebutuhan layanan publik.
Menurut Dony, penguatan transportasi publik dapat memberi sejumlah dampak. Dampak tersebut meliputi pengurangan polusi, penekanan konsumsi bahan bakar, serta dorongan terhadap terbentuknya pusat-pusat kota baru.
“Apa yang sedang dijajaki oleh KAI, kami mendukung selama itu yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Dony di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat. Pernyataan itu disampaikan pada Rabu sebelumnya.
Dony juga menyebut kereta api sebagai salah satu moda transportasi publik yang diharapkan pemerintah dapat membantu menurunkan berbagai beban. Karena itu, Danantara mendukung langkah percepatan transportasi sepanjang dibutuhkan masyarakat.
Produk Dalam Negeri Menjadi Harapan
Sikap Kementerian Perdagangan menekankan harapan agar kebutuhan armada KRL dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri. Meski demikian, belum adanya pengajuan izin membuat proses evaluasi impor KRL bekas belum berjalan.
Rencana KAI dan dukungan Danantara menunjukkan adanya perhatian pada kebutuhan transportasi publik, sementara Kementerian Perdagangan mendorong pemanfaatan produk nasional. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada ada atau tidaknya pengajuan izin impor KRL bekas asal Jepang.
