Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengingatkan penerapan sertifikasi halal tidak boleh menambah beban biaya bagi pelaku usaha. Kebijakan tersebut perlu dirancang agar tetap menjamin produk halal tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.
Wijayanto menilai jaminan produk halal harus memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus memperhitungkan dampaknya terhadap dunia usaha. Cakupan regulasi yang luas dan proses yang rumit dinilai berpotensi meningkatkan beban pelaksanaan.
Menurut dia, aturan di Indonesia mewajibkan sertifikasi halal bagi hampir seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan. Kondisi itu membuat kebutuhan biaya serta peran pemerintah dalam penyelenggaraannya menjadi besar.
“Jadi kita itu yang di-cover terlalu banyak, biayanya mahal. Tetapi juga peran pemerintah tinggi,” kata Wijayanto di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Evaluasi Cakupan dan Proses
Sejumlah negara menerapkan cakupan kewajiban yang lebih terbatas dalam pengaturan halal. Negara-negara tersebut juga mengakui sertifikasi dari lembaga luar negeri yang dinilai kredibel.
Perbedaan pendekatan itu dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyederhanakan proses sertifikasi di Indonesia. Penyederhanaan tetap perlu dilakukan tanpa mengabaikan tujuan jaminan halal bagi masyarakat.
“Di Indonesia jaminan produk halal ini regulasinya lebar, dalam, dan rumit,” ujarnya. Ia juga menyoroti keterlibatan banyak kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Koordinasi antarlembaga serta regulasi yang saling bersinggungan disebut turut membuat penerapan aturan menjadi kompleks. Wijayanto berpandangan pelaku usaha perlu dilibatkan dalam upaya memperbaiki regulasi karena menjadi pihak yang terdampak langsung.
Pengakuan Lembaga Luar Negeri
Mekanisme pengakuan sertifikasi halal dari lembaga luar negeri yang kredibel dapat dipertimbangkan. Langkah itu dapat menghindari pemeriksaan ulang yang selalu dimulai dari awal.
“Kalau semuanya ingin kita kerjakan sendiri, mungkin kita enggak cukup dan hasilnya belum tentu baik,” kata dia. Menurutnya, kapasitas pelaksanaan perlu menjadi perhatian dalam pengaturan kebijakan halal.
Wijayanto menegaskan jaminan produk halal semestinya diposisikan sebagai layanan publik, bukan sarana untuk menambah penerimaan negara. Biaya yang dikenakan perlu berkaitan dengan kebutuhan operasional penyelenggaraan layanan tersebut.
“Jadi ini bukan sumber revenue. Tetapi ini sumber penerimaan BPJPH untuk menjalankan operasionalnya,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan penundaan implementasi aturan agar pihak yang terdampak memiliki waktu untuk melakukan persiapan. Penundaan tersebut perlu disertai perbaikan dan penyederhanaan regulasi dengan melibatkan dunia usaha.
Kebijakan sertifikasi halal, menurut Wijayanto, perlu menjaga efisiensi biaya, kesiapan pelaku usaha, dan daya saing ekonomi. Pada saat yang sama, jaminan atas produk halal tetap harus menjadi tujuan utama pelaksanaannya.
