Pemerintah sedang menyiapkan skema insentif baru untuk industri tekstil dan produk tekstil atau TPT, terutama bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Rancangan kebijakan tersebut masih dalam tahap pendalaman dan simulasi oleh sejumlah kementerian serta lembaga terkait.
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyatakan pemerintah tidak hanya membahas insentif, tetapi juga ingin memperkuat kemampuan industri dalam negeri. Fokus itu diarahkan agar sektor tekstil memiliki daya saing yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.
“Untuk industri tekstil sekarang sedang kita dalami betul karena bukan hanya soal insentif, tapi kita ingin industri dalam negeri, (terutama) tekstil ini, memiliki kemampuan lebih daripada yang sebelum-sebelumnya,” ujar Faisol di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (12/11/2026). Pemerintah masih membahas bentuk dukungan yang paling sesuai untuk kondisi industri TPT.
Skema Pembiayaan Masih Disimulasikan
Pendalaman skema dilakukan oleh Danantara, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Faisol mengatakan pembahasan itu juga dipastikan akan melibatkan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara.
“Ya, macam-macam (bentuk insentifnya). Skemanya masih disimulasikan. Pasti akan melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sedang berjalan (diskusinya),” kata Faisol.
Menurut Faisol, perhatian pemerintah terhadap industri tekstil berkaitan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kinerja industri nasional. Presiden sebelumnya juga telah memerintahkan pengamanan pasokan bahan baku industri TPT, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri.
Faisol mengaitkan dukungan tersebut dengan Kredit Industri Padat Karya atau KIPK yang telah diluncurkan dua tahun lalu. Sektor tekstil dan alas kaki termasuk bidang yang dapat memperoleh fasilitas kredit dalam program tersebut.
“Pada dasarnya Presiden memiliki komitmen besar terhadap industri. Makanya kemarin itu, dua tahun yang lalu diluncurkan KIPK atau Kredit Industri Padat Karya. Padat karya itu salah satu sektornya itu tekstil dan alas kaki,” jelas Faisol.
Kredit bagi sektor tekstil dan alas kaki tersebut telah berjalan dengan dukungan subsidi. Pemerintah juga berencana meningkatkan plafon kreditnya pada tahun depan.
Fasilitas PPN dan Restitusi Pajak
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah mengkaji beberapa insentif bagi industri TPT berorientasi ekspor. Salah satu opsi yang dibahas adalah fasilitas pajak pertambahan nilai atau PPN untuk jasa tenaga alih daya.
Menurut Airlangga, kegiatan produksi tekstil untuk ekspor memiliki pola musiman yang mengikuti pesanan. Karena itu, pemberian fasilitas PPN untuk outsourcing akan mempertimbangkan siklus produksi perusahaan tekstil.
Pembahasan fasilitas PPN tersebut telah dilakukan bersama Menteri Keuangan dan masih berada dalam tahap pengkajian. Pemerintah menargetkan skema itu dapat rampung serta berlaku tahun ini sesuai amanat Presiden Prabowo.
Selain fasilitas PPN untuk outsourcing, pemerintah juga berencana mempercepat proses restitusi pajak bagi perusahaan tekstil. Di sisi lain, Presiden telah menugaskan Danantara untuk menyiapkan skema khusus bagi industri tekstil yang menghadapi sejumlah persoalan pembiayaan.
“Presiden menaruh perhatian lagi kepada industri tekstil, menugaskan kepada Danantara dan mungkin Danantara akan membuat skema khusus untuk industri tekstil, terutama yang mengalami beberapa masalah pembiayaan,” kata Faisol. Skema tersebut diharapkan menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan kinerja industri TPT dalam negeri.
